Belum sempat disahkan, Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang baru-baru ini di sosialisasikan Menko Perekonomian Darmin Nasution telah menuai protes dari kalangan pengusaha lokal hingga legislator. Untuk siapa sebenarnya paket ini?

BELUM sempat disahkan, Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang baru-baru ini di sosialisasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menuai protes dari kalangan pengusaha lokal hingga legislator.

Dalam Paket Kebijakan ini, pemerintah menawarkan perluasan fasilitas libur bayar pajak, atau yang dikenal dengan tax holiday dan insentif untuk perusahaan yang menaruh devisa hasil ekspor (DHE) nya di perbankan dalam negeri.

Akan tetapi, yang membuat kegaduhan adalah relaksasi daftar negatif investasi (DNI) di 54 bidang usaha untuk investor asing yang diatur dalam Revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pada dasarnya, tujuan pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan ekonomi ini adalah untuk menarik minat pemodal asing berinvestasi di dalam negeri. Bila investasi asing masuk lebih banyak, diharapkan bisa membantu mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia dan memperkuat nilai kurs rupiah yang belakangan ini anjlok karena tekanan global.

Menurut Bank Indonesia (BI), defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) pada triwulan III-2018 tercatat sebesar US$ 8,8 miliar, atau setara dengan 3,37% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari US$8.0 miliar (3,02% PDB) di triwulan II. Namun, jika digabungkan dari triwulan I, defisit neraca transaksi berjalan masih di level 2,86%, yang menurut BI masih dalam level aman.

Kita ini situasinya transaksi berjalannya itu belum, boro-boro pulih, turun saja belum bisa - Darmin.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih terus melemah. Pada hari Selasa (27/11) masuk jajaran mata uang terlemah di Asia, ditutup di perdagangan pasar spot hari di angka Rp 14.510 per US$1. Posisi ini melemah 0,28% dibandingkan posisi penutupan hari sebelumnya.

Poin Paling Banyak Diprotes

Darmin mengumumkan Paket Ekonomi ke-16 di Istana hari tanggal 16 November lalu, dan menyebut 54 bidang usaha dibuka untuk investor asing. Setelah itu, penjelasan dilakukan oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan beberapa pejabat di Kemenko Perekonomian, hingga akhirnya dikeluarkan penjelelasan resmi terkait relaksasi DNI pada Kamis (22/11) kemarin.

Pemerintah mengklasifikasikan ke 54 bidang usaha yang direlaksasi ke dalam lima kelompok, yakni A, B, C, D, dan E. Yang paling banyak di protes pengusaha lokal adalah poin E, dimana pemerintah memutuskan untuk membuka pintu investasi asing untuk bisa masuk dan memiliki hingga 100 persen pada 25 bidang usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan kepada wartawan kalau pengaruhnya revisi DNI tidak besar.

"Sebenarnya yang berpengaruh besar itu tax holiday, itu sudah cukup tidak perlu relaksasi DNI [...] Kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting,” kata Hariyadi di Jakarta kepada jurnalis, Kamis (22/11).

Hariyadi menambahkan kebanyakan bidang usaha yang direlaksasi sudah dikerjakan pelaku usaha domestik.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mendesak pemerintah merevisi dan mengkaji ulang paket kebijakan ke-16 ini karena merasa dunia usaha tidak diajak berdialog dalam perumusannya.

No  Bidang Usaha  DNI 2016  Sektor  DNI 2018 
Kelompok E: 25 BU yang sudah ditingkatkan kepemilikan PMA-nya pada DNI2016, tapi belum optimal 
1 Pengusahaan pariwisata alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan, dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan  Penanaman Modal Asing Maksimal 51% Kehutanan 








•Bidang usaha ini sejak relaksasi DNI 2014 dan DNI 2016 sudah dibuka untuk kepemilikan asing. Namun, sampai saat ini investasinya rendah atau nol.
•BU no. 1: untuk memanfaatkan jaringan dan standar kualitas industri pariwisata alam.
•BU no. 2 sd 9: untuk mendorong peningkatan kualitas hasil survei dan transfer teknologi.
2 Jasa Konstruksi Migas: Platform  Penanaman Modal Asing Maksimal 75%  ESDM 
3 Jasa Survei Panas Bumi  Penanaman Modal Asing Maksimal 95%  ESDM 
4 Jasa Pemboran Migas di Laut   Penanaman Modal Asing Maksimal 75%  ESDM 
5 Jasa Pemboran Panas Bumi  Penanaman Modal Asing Maksimal 95%  ESDM 
6 Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi  Penanaman Modal Asing Maksimal 90%  ESDM 
7 Pembangkit Listrik > 10 MW   Penanaman Modal Asing Maksimal 95%   ESDM 
(Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi) 
8 Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi Penanaman Modal Asing Maksimal 49% ESDM (optimalisasi) 
9 Jasa Survei/Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar   Modal dalam negeri 100%  Perdagangan 
Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN 
10 Galeri Seni  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Pariwisata  •Dibuka untuk UMKM-K, PMDN dan PMA agar lebih menarik investasi, karena pada relaksasi DNI sebelumnya (Perpres 44/2016), masih belum optimal atau tidak ada investasi yang masuk.  
11 Gedung Pertunjukan Seni  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Pariwisata 
12 Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek:  Angkutan pariwisata dan Agkutan Tujuan Tertentu  Penanaman Modal Asing Maksimal  49%  Perhubungan 
13 Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Penumpang (tidak termasuk cabotage) (CPC 7211) Penanaman Modal Asing ASEAN Maksimal 70%  Perhubungan 
(optimalisasi) 
14 Jasa Sistem Komunikasi Data  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo 
15 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo 
(optimalisasi) 
16 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Bergerak  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo 
(optimalisasi) 
17 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Content (ring tone, sms premium,dsb) Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo 
(optimalisasi) 
18 Pusat Layanan Informasi (call centre) dan jasa nilai tambah telepon lainnya  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo 
(optimalisasi) 
19 Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo  •Dibuka untuk UMKM-K, PMDN dan PMA agar lebih menarik investasi, karena pada relaksasi DNI sebelumnya (Perpres 44/2016), masih belum optimal atau tidak ada investasi yang masuk.  
(optimalisasi) 
20 Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo 
(optimalisasi) 
21 Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kominfo 
(optimalisasi) 
22 Pelatihan Kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)   Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Ketenagakerjaan 
23 Industri Farmasi Obat Jadi > Rp 100 Milyar   Penanaman Modal Asing Maksimal 85%  Kesehatan  •Untuk ekspansi investasi dunia dan mengembangkan industri penyediaan obat dalam negeri  
24 Fasilitas Pelayanan Akupuntur  Penanaman Modal Asing Maksimal 49%  Kesehatan  •Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat bagi masyarakat.
25 Pelayanan Pest Control/Fumigasi  Penanaman Modal Asing Maksimal 67%  Kesehatan 

Jalan Terus

Meski sempat terkesan ragu, seperti pernah diberitakan sebelumnya di beberapa media bahwa Menko Darmin akan menunda implementasi Paket Ekonomi ini, sambil menggencarkan sosialisasi dan menampung masukan dari kalangan pengusaha, kini Darmin terlihat lebih mantap.

Menko mengatakan hanya ada beberapa bagian dari aturan yang perlu diubah, seperti insentif untuk perusahaan yang sukarela menaruh Devisa Hasil Ekspor di perbankan domestik dan draft perluasan libur bayar pajak (Tax Holiday), sebelum Paket Kebijakan ini bisa diimplementasikan.

“Kalau yang peraturan untuk Devisa Hasil Ekspor sudah selesai, sudah kami kirim [ke Presiden Jokowi]. Tinggal itu [revisi DNI]. Mudah-mudahan akhir minggu kami selesai," kata Darmin di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Menurut Darmin, merelaksasi pada 54 bidang usaha itu bukan untuk membuka pintu seluasnya bagi asing. Menurutnya, relaksasi ditujukan untuk mengoptimalisasi bidang usaha yang sebenarnya telah dibuka untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Diluar kategori E, yakni dikategori A, B, C, dan D, terdapat berbagai ketentuan mengenai porsi investasi asing.

Investasi Bawah Rp 10 Miliar Tertutup Untuk Asing

Darmin pun pernah menegaskan bahwa investasi di bawah Rp 10 miliar tidak bisa dilakukan oleh PMA, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu khawatir sektor mereka dikuasai asing.

"Investasi kecil di bawah Rp 10 miliar ditutup untuk asing," kata Darmin dalam kesempatan konferensi pers di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11).

Revisi Perpres No. 44/2016 juga, menurut Menko, ditujukan untuk memudahkan perizinan UMKM, karena pelaku usaha dengan modal tertentu tidak diharuskan izin ke BKPM.

Menurut Darmin, relaksasi DNI 2018 dimaksudkan sebagai jawaban dari pemerintah atas tak optimalnya relaksasi DNI 2016 karena banyak sektor yang dibuka justru tak diminati

Kebijakan ini juga didukung dengan insentif libur bayar (tax holiday) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) Badan. Dalam rencana kebijakan yang akan diterapkan, investor bisa tak bayar PPh Badan hingga 20 tahun, seandainya memenuhi sejumlah syarat.[]

">