Kasus itu hanya bagian kecil dari potensi kerugian negara yang ditaksir lebih dari Rp2,5 triliun per tahun

Mencuatnya kasus pengusaha pemilik PS Store yang ditangkap Ditjen Bea Cukai akibat kepemilikan dan peredaran HP ilegal menjadi bukti bahwa peredaran barang HP black market (BM) masih merajalela di pasar.

Kasus itu hanya bagian kecil dari potensi kerugian negara yang ditaksir lebih dari Rp2,5 triliun per tahun dari lolosnya 10 juta unit HP ilegal ke pasar Indonesia. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Ali Soebroto Oentaryo mengatakan, peredaran HP ilegal sangat mengganggu industri elektronik di Indonesia. 

"Sudah bisa dihitung bahwa diperkirakan dari 40 juta handphone yang terjual di Indonesia, 4G saja. Itu sekitar 10 juta black market. Nah negara dirugikan karena pajaknya saja sekitar Rp2,5 triliun setiap tahun. Itu harus dieliminasi," kata Ali, Rabu (29/07/2020).

Ia bilang untuk mengatasinya, anak buah Sri Mulyani harus mengambil peran dalam pencegahan penyelundupan. Bea Cukai lah yang memiliki kewenangan menjadi filter, baik di pelabuhan laut maupun dari transportasi udara.

Ali mengingatkan agar petugas bea cukai tidak boleh 'kebobolan' karena bila terjadi maka angka penyelundupan HP makin besar. seperti dilansir CNBCIndonesia, kasus tertangkapnya pengusaha HP PS store merupakan hanya bagian kecil dari potensi peredaran HP ilegal, setidaknya ada permasalahan kepatuhan pembayaran pajak.

"Seandainya ketemu pelanggaran puluhan ribu pun, itu kecil sekali. Karena jumlahnya 10 juta ponsel per tahun, artinya industri dalam negeri kehilangan pekerjaan 10 juta ponsel juga," jelasnya.

Secara terpisah Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengungkapkan akan mengecek laporan yang diungkapkan oleh Gabel. Ia memperkirakan bisa saja ponsel ilegal masuk melalui jalur yang tidak resmi atau di luar pos penjagaan kepabeanan.

"Bicara wilayah pengawasan karena negara kita archipelago, beribu pulau. Beda dengan negara kontinental. Pertama data itu perlu kami cek. Kedua dari pengecekan itu melalui mana karena kita nggak bisa berspekulasi terhadap pintu masuk," jelasnya.

Deni memastikan pengawasan akan terus dilakukan oleh Bea Cukai di pintu masuk kepabeanan, terutama bersifat fisik, baik di darat laut dan udara, kegiatan penyelundupan diakses oleh ketiga jalur tersebut.

"Itu semua juga didukung pengawasan laut. Itu dengan berbagai cara, termasuk patroli yang kita lakukan secara reguler atau terkoordinasi. Bisa dalam bentuk antar kantor atau terkoordinasi antara pabean misal kita dengan Malaysia yang sering kita lakukan," katanya.