Kejengkelan Jokowi tidak penting bagi rakyat di tengah kondisi pandemi saat ini.

Politisi PDIP Effendi Simbolon kembali mengkritik Presiden Jokowi. Kali ini Effendi menyoroti sikap Jokowi yang telah berungkali menegur keras jajaran menterinya akibat rendahnya penyaluran anggaran pemulihan ekonomi di masa corona.

Menurut Effendi, kejengkelan Jokowi sebenarnya tidak penting bagi rakyat di tengah kondisi pandemi saat ini. 

"Buat kita kan enggak penting mau marah mau enggak marah, yang penting kita hadapi pandemi ini dengan kearifan, kesabaran dengan keimanan yang kuat. Jangan kemudian kita terlihat panik, tegang karena ini kan pandemi yang luar biasa yang belum pernah dialami di masa kita," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Apalagi sejak awal, sambung Effendi, penempatan orang-orang di jajaran kabinet terkesan asal-asalan. "Harusnya periode yang kedua itu lebih baik dari periode pertama. Kalau yang sebelumnya masih trial and error, kan enggak bisa dimaklumi untuk periode kedua," kritik dia.

Bahkan menurut Effendi, kinerja sejumlah menteri yang tidak maksimal bukan hanya karena corona. "Jadi ini bukan karena COVID-19, memang sejak awal bukan the dream team yang kita harapkan di periode kedua presiden. Kenapa? Ya saya enggak tahu, tanya sendiri ke Pak Jokowinya," tuturnya.

Sehingga ketika Jokowi mempertontonkan kemarahannya kepada para pembantunya maka rakyat hanya tersenyum saja. 

"Kalau presidennya marah-marah, sopo sing milih? Siapa yang milih. Kayak kita memilih seleksi karyawan kan berpulang lagi ke kita (yang memilih). Kalau modelnya enggak ada COVID-19 saja begini, enggak bisa diharap banyak, apalagi dengan COVID-19 ya semakin enggak jalan," paparnya.

Mengenai keluhan Jokowi soal minimnya serapan anggaran, Effendi mengatakan bahwa dalam penggunaan anggara ada aturan dan mekanismenya yang diatur dalam undang-undang. 

"Apa mau dihabisin semuanya? Kan ada mekanismenya, ada aturannya. Saya kira semua PPA (Pejabat Pengguna Anggaran) itu kan kalau misalnya ada apa-apa, the worst itu (kondisi terburuk jika ada kasus hukum), kan mereka yang menanggung hukumnya kalau ada kesalahan dari sisi teknisnya," ujar anggota Komisi I DPR ini.