Anggaran modal kerja tersebut sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta usaha mikro dan ultra mikro

Pemerintah Kabupaten Pekalongan gencar melakukan upaya pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Upaya tersebut dilakukan supaya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan meningkat.

”Hari ini kami menerima kunjungan Pak Menteri di Watusalam, tepatnya di Pabrik Syukestex yang masih tetap eksis di masa pandemi COVID-19, karena produknya diekspor ke Timur Tengah dan Eropa,” kata Bupati Asip Kholbihi saat menerima kunjungan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI Teten Masduki, di Pabrik Syukestex, Desa Watusalam Kecamatan Buaran.

Menurut Asip, UKM seperti pabrik Syukestex ini akan menjadi pemicu pertumbuhan perekonomian. Karena pada dasarnya, Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah yang basis perekonomiannya berjalan pada industri sandang. Oleh karena itu, pihaknya akan mendukung pengembangan UKM dengan cara membantu pada aspek peningkatan fiskal dan pemasaran, supaya lebih baik lagi.

”Saya sampaikan agar UKM seperti inilah, yang harus dibantu terutama dari aspek peningkatan fiskal dan marketnya. Jadi dibantu dua-duanya pada aspek pembiayaan dan pemasaran,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, apabila pengembangan ini berhasil dilakukan maka diharapkan angka pengangguran dapat menurun dan perekonomian Kabupaten Pekalongan dapat bertahan di tengah pandemi.

”Inilah denyut kehidupan ekonomi UKM yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pun kita masih dapat bertahan,” tuturnya.

Asip juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik pabrik Syukestex yang telah dengan konsisten mengembangkan usahanya di Kabupaten Pekalongan. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari warga Watusalah dan sekitarnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, pemerintah pusat menganggarkan Rp321 triliun untuk penyerapan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama pandemi virus corona atau COVID-19.

Gelontoran dana sebesar itu, kata Teten, sebagai salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Sejak pandemi COVID-19, banyak UMKM dan koperasi mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah mengejar pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan program returiksasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi pajak termasuk juga pembiayaan baru dengan bunga tiga persen dalam waktu enam bulan,” kata Teten.

Ia menambahkan, pemerintah juga mencanangkan satu program tambahan yakni pemberian modal kerja hibah atau bantuan sosial produktif, untuk UMKM yang belum pernah meminjam dari lembaga pembiayaan.

“Anggaran modal kerja tersebut sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta usaha mikro dan ultra mikro,” imbuhnya.

Teten mengungkapkan, untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah krisis ini, pemerintah berupaya membenahi pelaku UMKM.

“Di Indonesia rata-rata 99 persen pelaku usaha yaitu UMKM. Dengan pulihnya UMKM maka perekonomian nasional juga akan meningkat,” ungkapnya.

Di sisi market demand atau pasar, lanjutnya, pemerintah melalui kementerian, lembaga, dan BUMN menggencarkan supaya belanja produk UMKM.

“Dari sisi market demand-nya, pemerintah sudah memberikan intruksi kepada kementerian, lembaga, dan BUMN untuk belanja produk UMKM. Tahun ini ada Rp321 triliun yang diperintahkan Pak Presiden supaya menyerap produk UMKM,” pungkasnya.