Bisa dipastikan, PPN digital bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang bernilai triliunan rupiah.

Pemungutan PPN atau pajak pertambahan nilai terhadap perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia sudah resmi diterapkan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-12/PJ/2020 yang mengatur teknis PPN tersebut, ditetapkan yang wajib memungut dan menyetorkan PPN adalah perusahaan yang memiliki nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan 12.000 pengguna dalam setahun. 

Sejauh ini terdapat sejumlah pemain asing yang sudah dipungut pajak antara lain Google, Netflix, maupun Spotify. Lalu, berapakah potensi pendapatan negara dari pajak perusahaan teknologi tersebut? Hingga kini belum ada angka yang pasti. 

Hanya saja, sebagai gambaran, Google, Temasek, dan Bain Company dalam laporannya menyatakan nilai ekonomi internet Indonesia diperkirakan mencapai US$40 miliar (sekitar Rp565 triliun) pada 2019. Bahkan, angka tersebut diproyeksikan mampu menembus US$130 miliar (sekitar Rp1,8 kuadriliun) pada 2025 nanti. 

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang menyumbang sekitar empat puluh ekonomi internet di Asia Tenggara, potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar. Bisa dipastikan, PPN digital bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang bernilai triliunan rupiah.

Dalam kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan atau omnibus law perpajakan, pemerintah sudah memuat potensi penerimaan PPN atas barang/jasa digital dari subjek pajak luar negeri (SPLN). 

Bila ditotal, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan PPN sedikitnya Rp219 miliar hanya dari Netflix dan Spotify setiap tahun. Jumlah ini berpotensi terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan kedua platform tersebut, serta dengan bertambahnya perusahaan teknologi asing yang akan dipungut PPN digital. 

Sementara itu, Bawono Kristiaji selaku Partner of Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menilai penerapan PPN digital tak akan berdampak negatif bagi iklim investasi perusahaan teknologi di dalam negeri. Ia menyatakan, umumnya perusahaan teknologi akan mengikuti konsensus global yang menyatakan kebijakan mengenai PPN diserahkan kepada negara bersangkutan. 

“Di mana pun perusahaan teknologi berinvestasi, akan tetap dikenakan PPN oleh negara pasar,” ungkap Kristiaji. “Jadi bisa dibilang PPN tidak akan berdampak bagi pertimbangan lokasi investasi. Ini berbeda dengan PPh (Pajak Penghasilan),” katanya.