Terdapat kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2021.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui dividen perusahaan BUMN ditargetkan sebesar Rp26,1 triliun pada RAPBN 2021. Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Ini paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberi penjelasan mengenai RAPBN 2021, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Menurut Sri Mulyani, penurunan tersebut sebagai akibat dari menurunnya kinerja keuangan oleh dampak pandemi yang cukup berat dirasakan oleh BUMN terutama yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata dan industri manufaktur.

Untuk itu, Sri melanjutkan, terdapat kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2021. Yakni menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas.

Kemudian, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa efek. Berikutnya, penyesuaian regulasi dan perjanjian yang mengikat BUMN.

Selanjutnya, penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN. Terakhir, reformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara.