Balok-balok timah seberat 2,5 ton itu ditempatkan di bawah barang-rongsongan yang dibawa dengan truk menuju Jakarta

Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan upaya pengiriman 207 balok balok timah batangan yang diduga ilegal pada Senin, 10 Desember 2018.

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 05.30 WIB saat balok-balok timah itu hendak dibawa dengan naik ke kapal menggunakan truk di pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

Truk berwarna kuning itu rencananya akan diberangkatkan dari Pelabuhan Pangkalbalam menuju Jakarta.

Balok-balok timah seberat 2,5 ton itu ditempatkan di bawah barang-rongsongan yang dibawa dengan truk. Rinciannya, balok timah  jenis batang segi empat sebanyak 157 buah seberat 2.118 kg dan jenis setengah bola sebanyak 50 buah dengan berat 390 kg.

Saya dapat upah untuk membawa barang rongsokan Rp 4 juta, kalo upah bawa timahnya Rp 5 juta. Beratnya saya tidak tahu karena mereka yang muat ke truk."

Supir yang mengangkut timah itu bernama Erlangga mengatakan dirinya dibaya Rp5 juta untuk membawa timah itu.

”Saya dapat upah untuk membawa barang rongsokan Rp 4 juta, kalo upah bawa timahnya Rp 5 juta. Beratnya saya tidak tahu karena mereka yang muat ke truk," kata Erlangga seperti dikutip bangkapos.com.

Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung Komisaris Besar Mukti Juharha melalui Kasubdit IV TIpiter AKBP I Wayan Riko Setiawan mengatakan pihaknya masih mendalami keterangan dari supir truk terkait siapa pemilik balok timah tersebut.

Sebelumnya, pertengahan Oktober lalu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menahan timah yang diduga ilegal meskipun timah tersebut sudah ada pembelinya di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau biasa disebut ICDX. Karena tersangkut persoalan hukum, timah itu tidak bisa diekspor pada 17 Oktober 2018.

Kabarnya, ICDX telah menyurati Presiden Joko Widodo meminta agar timah tersebut bisa diekspor untuk memenuhi permintaan pembeli.

Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mencatat, dalam kurun waktu 2004-2013 ada Rp55 triliun pendapatan negara yang menguap dari penyelundupan timah. Angka itu diperoleh dari selisih jumlah timah yang ekspor dibandingkan dengan data timah dari Indonesia yang dibubukan oleh negara penerima, ditambah royalti 3 persen dan PPh badan yang harusnya masuk ke kas negara.[]

Baca juga laporan khusus:
Indonesia Lemah di Lumbung Timah