Persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura.

PERKEMBANGAN terakhir perselisihan batas udara dan maritim antara Singapura dan Malaysia harus menjadi perhatian bagi warga kedua negara.

Laman The Sraits Times, Selasa (11/12), menuliskan bahwa dalam perselisihan batas udara, Malaysia ingin merebut kembali Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau wilayah udara yang didelegasikan ICAO atas Johor dengan alasan bahwa operasi Singapura di Seletar Airport dan di wilayah informasi penerbangan yang dikontrol Singapura melanggar hak kedaulatan Malaysia.

Dalam sengketa batas maritim, disebutkan Malaysia secara sepihak mengirim kapal pemerintah untuk tetap berada di perairan yang dibatasi dalam perjanjian perairan wilayah Malaysia-Singapura tahun 1995, tanpa konsultasi dengan Singapura.

Seperti dilansir The Strait Times, Rabu (5/12), persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura. Kemudian, Malaysia berencana memajukan batas pelabuhan Johor Baru hingga mendekati perairan  Tuas yang dikuasai Singapura. 

Pemerintah Singapura tentu bereaksi. "Langkah Malaysia melanggar kedaulatan dan hukum internasional," kata Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan. Ia mengatakan, Angkatan Laut dan Polisi Air Singapura terus menjaga kedaulatan wilayah dan tetap mengawasi seluruh wilayah perairan dalam 24 jam dan 7 hari sepekan.

Pemerintah Malaysia menyatakan tidak ingin berseteru dengan Singapura terkait masalah ini. Namun, mereka menyatakan akan terus memperjuangkannya.

Menurut pemerintah Singapura, Malaysia mengumumkan memajukan batas pelabuhan Johor Baru pada 25 Oktober lalu. Sejak itu, kata Singapura, sejumlah kapal dari Polisi Air dan Kementerian Kelautan Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas.

Singapura sudah mengajukan nota protes dan meminta Malaysia menghormati kedaulatan wilayah mereka. Sebab, akan berdampak buruk dan membahayakan aktivitas pelayaran di perairan itu.[]

">">">