Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga vaksin COVID-19 terjangkau oleh masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga vaksin COVID-19 terjangkau oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Jokowi meminta para menterinya agar banderol harga vaksin COVID-19 disiapkan dari sekarang dan dihitung dengan rinci.

"Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang, dari awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," kata Jokowi.

Presiden juga berpesan agar harga vaksin bisa beritahu kepada publik secara transparan. Selain itu Jokowi juga mengingatkan agar para menterinya untuk mensosialisasikan pada masyarakat terkait kelompok mana saya yang mendapatkan vaksin prioritas.

"Dijelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan mengapa mereka mendapatkan prioritas," ungkap Jokowi.

Ia mengatakan, vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk memutus mata rantai penularan virus corona yang juga menghancurkan perekonomian.

Untuk itu, proses pengadaan vaksin harus dilakukan dengan cepat namun tetap mengedepankan efektivitas dan keamanannya. Dengan demikian kasus COVID-19 bisa melandai dan perekonomian kembali pulih.

"Vaksinasi tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, tidak hanya urusan kesehatan, tapi ini juga menyangkut ekonomi," tutur Jokowi.

"Semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Kita tahu, ini semuanya memang kejar-kejaran. Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit," ucap dia.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memperkirakan akan ada 160 juta orang yang akan menjadi target subsidi vaksin gratis dari pemerintah.

Rinciannya, untuk tenaga medis, pelayan publik termasuk TNI/Polri sebanyak 3.497.737 orang, tokoh masyarakat/agama, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.010 orang.

Kemudian tenaga pendidik Paud/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat serta perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.

Selanjutnya, untuk peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86.622.867 orang, dan terakhir untuk masyarakat dengan rentang usia 19-59 tahun sebanyak 115 juta dosis.

"Adapun kelompok prioritas penerima vaksin, yakni pertama, mereka yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19 mencakup tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10).