Hingga saat ini, pelaksanaan program di daerah belum berjalan seperti yang diharapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah daerah untuk mempercepat belanja di daerahnya. Sebab hingga saat ini, pelaksanaan program di daerah belum berjalan seperti yang diharapkan.

Merujuk data, hingga akhir Oktober 2020, realisasi belanja Pemda baru Rp 678,41 triliun atau 62,77 persen dari pagu APBD sebesar Rp 1.080,71 triliun. Sehingga, ada selisih sekitar Rp 400 triliun pada belanja daerah di APBD.

"Program-program mereka sendiri eksekusinya masih terlihat banyak yang belum secepat dan se-urgent seperti yang dilakukan pemerintah pusat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (1/12).

Menkeu dikutip kumparan.com menambahkan, dukungan belanja daerah untuk program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih perlu diakselerasi. Untuk bidang kesehatan, realisasi belanja daerah baru Rp 14,9 triliun atau 49,12 persen dari alokasi Rp 30,4 triliun.

Sementara untuk jaring pengaman sosial, realisasinya baru Rp 12,9 triliun atau 56,6 persen dari alokasi Rp 22,8 triliun, serta dukungan pemulihan ekonomi baru terealisasi sebesar Rp 2,7 triliun atau hanya 14,3 persen dari alokasi Rp 19,2 triliun.

"Ini menjadi suatu pembelajaran karena kita berharap tentu APBD melakukan seluruh program, sehingga bisa membantu countercyclical-nya," tambahnya.