penerapan holding BUMN Perikanan tersebut harus terbebas dari pengaruh praktik sapi perah politik.

Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi menggabungkan Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara menjadi BUMN Perikanan dinilai tepat.

Hanya saja, Erick harus segera 'menggeber' BUMN Perikanan agar mampu menjadi lokomotif pengelolaan sumber daya perikanan nasional di tengah pandemi.

"BUMN Perikanan mampu menjadi lokomotif pengelolaan sumber daya perikanan nasional sehingga mampu menghela pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dilanda resesi," kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK.

Amin mengingatkan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2018, potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta ton per tahun.

Politikus PKS itu mengatakan, dari jumlah tersebut tingkat pemanfaatannya baru sekitar 53 persen atau sekitar 3,57 juta ton per tahun.

"Padahal jika seluruh potensi perikanan tangkap tersebut dimanfaatkan, nilai ekonomi yang diperoleh diperkirakan mencapai 15,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp211 triliun per tahun. Itu baru komoditas ikan, belum komoditas sumber daya laut lainnya," katanya.

Selain digeber, holding BUMN Perikanan juga harus segera mempercepat penerapan kebijakannya untuk melesatkan kinerja sektor kelautan nasional.

"Holding BUMN Perikanan mesti dipercepat realisasinya agar dapat segera beroperasi terutama dalam mendukung sistem logistik ikan dan menyerap produksi serta mendistribusikannya," kata Peneliti DFW Indonesia, Muh Arifuddin.

Untuk itu, kata Arif, BUMN perikanan membutuhkan tambahan modal dan ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah.

Hal tersebut, lanjutnya, antara lain guna meningkatkan serapan atau pembelian hasil perikanan dari nelayan di berbagai daerah.

Ia juga mengusulkan agar pemulihan ekonomi perikanan perlu dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah primer saat ini melalui penyediaan kebutuhan pangan masyarakat.

"Saat ini produksi perikanan dari hasil tangkap dan budidaya dalam kondisi stabil, tapi terkendala di pemasaran, transportasi dan distribusi. BUMN perikanan diharapkan mengambil peran untuk atasi hal ini ini," katanya.

Selain persoalan di atas, kebijakan holding BUMN Perikanan juga perlu memaparkan peta jalan yang jelas. Hal itu dimaksudkan agar langkah holding berjalan mulus.

"Langkah ini (Holding BUMN Perikanan) bisa berhasil sepanjang peta jalan usahanya jelas," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.

Apalagi, menurut dia, holding BUMN Perikanan tersebut dapat dilakukan dalam rangka penguatan modal usaha dan penghematan perusahaan.

Ia juga menegaskan agar penerapan holding BUMN Perikanan tersebut harus terbebas dari pengaruh praktik sapi perah politik.