Hasto mengatakan Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat

Pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning yang secara tegas menolak untuk disuntik vaksin COVID-19 Sinovac menuai kontroversi. Daripada divaksin, ia lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin. 

Pernyataan Ribka sebagai politikus dari partai pengusung pemerintah tersebut sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru menganjurkan masyarakat untuk disuntik vaksin.

Lantas, bagaimana sikap PDIP? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara. Menurut Hasto pernyataan Ribka sebenarnya bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat dikedepankan dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

"Ribka Tjiptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (13/1).

Hasto mengatakan Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Ribka, menurutnya, juga mewanti-wanti agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 tidak dikomersialisasikan seperti yang terjadi dalam pelayanan tes usap atau PCR.

"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka, sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," tuturnya.

Berangkat dari itu, Hasto meminta komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin COVID-19 harus dilakukan dengan masif, untuk mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," ucap Hasto.