Beberapa hari ini beredar informasi, banyak rumah sakit swasta menolak pasien COID-19. Dengan alasan kamar sudah penuh. Ternyata ada alasan fulus di baliknya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ichsan Hanafi membeberakan adanya sangkutan utang pemerintah terhadap rumah sakit swasta yang nilainya bisa miliar bahkan triliunan kalau ditotal.

Dia mengeluhkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, belum membayar tagihan uang perawatan pasien Covid-19 ke RS Swasta. "Satu rumah sakit saja bisa puluhan miliar. Ya beberapa miliar ya. Nah ini yang teman perlu suntikan dana itu," kata Ichsan saat dihubungi melalui telepon, Senin (25/1/2021).

Dia mengatakan, klaim pembayaran untuk pasien Covid-19 belum cair hingga saat ini karena anggaran untuk perawatan pasien Covid-19 belum cair. Padahal, kata Ichsan, beberapa rumah sakit sudah mengeluh tidak mendapat pembayaran atas perawatan pasien Covid-19 berbulan-bulan. "Kami RS kendala sekarang adalah pembayaran. Pembayaran ini yang untuk klaim ini dengan alasan anggaran belum turun. Jadi beberapa bulan ini klaim kami banyak yang belum dibayar," kata Ichsan.

Dia menambahkan, dampak keterlambatan pembayaran klaim terasa pada rumah sakit swasta kecil. "Sehingga RS swasta yang kecil-kecil agak terengah-engah," ucap Ichsan dikutip dari kompas.com, Senin (25/1/2021)).

Sedangkan di sisi lain, pemerintah terus mendesak agar semua rumah sakit termasuk rumah sakit swasta ikut memperluas kapasitas tempat tidur dan peralatan kesehatan untuk pasien Covid-19.

ARSSI sendiri, lanjut Ichsan, berharap pemerintah bisa segera membayar uang klaim tersebut agar penanganan Covid-19 tidak terganggu dan penambahan tempat tidur bisa segera terlaksana. "Di satu sisi kita harus memperluas tempat tidur, harus mempersiapkan nakes dan lain-lain, tapi di satu sisi kami harapkan klaim kami cepat dibayar ya," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, saat ini ada sekitar 300 rumah sakit swasta yang terdata sebagai RS rujukan Covid-19 dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Kesehatan. Namun, ada banyak rumah sakit yang ikut merawat pasien Covid-19 yang tidak dalam SK Kemenkes.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menambah ribuan tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19. "Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941," kata Widyastuti dalam keterangan tertulis, Minggu (24/1/2021).

Pasalnya, lanjut Widyastuti, per 24 Januari 2021, tempat tidur Isolasi di DKI Jakarta sudah terisi sebanyak 86 persen. Dari jumlah tempat tidur saat ini sebanyak 8.055, sudah terisi 6.951. Jika penambahan sudah terealisasi, maka Pemprov DKI Jakarta akan memiliki tempat tidur isolasi sebanyak 9.996 tempat tidur. "Hal yang sama juga terjadi pada ICU kita," kata Widyastuti.

Pemprov DKI, lanjut Widyastuti, akan menambah tempat tidur ICU 265 tempat tidur ICU agar okupansi tempat tidur ICU tidak dalam kondisi kritis seperti saat ini. "Kapasitas ICU kita telah terisi sebesar 84 persen dengan jumlah 1.097 tempat tidur ICU dan telah terpakai 921 tempat tidur ICU. Kami juga nantinya akan menambah kapasitas ICU hingga 1.362 tempat tidur ICU," ujar Widyastuti.

Widyastuti mengatakan, penambahan fasilitas kesehatan dan para tenaga kesehatan di Jakarta memang akan terus dilakukan guna menekan angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan.