Untuk menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya, pemerintah menggelontorkan anggaran super jumbo. Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran kementerian dan lembaga negara (K/L).

Menariknya, hampir seluruh kementerian bisa menerima. Ya, bagaimana tidak karena menyangkut nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, semuanya harus mengalah. Menariknya, anggaran Kementerian Pertanian yang dipangkas Sri Mulyani sebesar Rp 6,33 triliun, menuai protes dari DPR.

Adalah Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin yang melontarkan protes keras atas keputusan Menkeu Sri Mulyani. Dia mendesak Sri Mulyani mengembalikan anggaran Kementan jika tidak maka Indonesia kemungkinan akan kekurangan pangan.

Menurut anak buah Megawati ini, apa yang disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo, terkait besarnya pemotongan anggaran maka strategi dan pemotongannya adalah ingin mengembalikan pagu 2021 ke pagu 2020 karena nilainya hampir sama. "Saya berharap terbuka hatinya Menteri Keuangan untuk mengembalikan lagi anggaran tersebut ke Kementerian Pertanian. (Jika tidak) kita akan bisa terjadi rawan pangan dan kekurangan pangan," kata Sudin di Gedung DPR, Senin (25/1/2021).      

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 sebesar Rp6,33 triliun, sehingga total anggaran yang semula Rp21,84 triliun turun menjadi Rp15,51 triliun.

Sudin sangat menyayangkan adanya pemotongan anggaran ini karena alasan pandemi covid-19. Padahal saat ini Indonesia memerlukan adanya peningkatan pangan, tapi anggaran Kementan malah dipotong.  "Saya secara pribadi sangat menyesalkan pemotongan ini karena lagi pandemi, hampir semua negara menahan pangannya, sementara kita ini butuh peningkatan pangan, (malah) dipotong Rp6 triliun sekian," ujarnya.

Meski demikian, dia juga meminta kepada Kementan agar tidak ada kebohongan data mengenai realisasi anggaran. "Saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp21 triliun penghasilannya 5.000 ton, kalau Rp15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan," tandasnya.

Berbeda dengan Kementerian Perhubungan yang anggarannya dipotong lebih gede yakni Rp12,4 triliun. Terkait ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, santai-santai saja.  Pemangkasan anggaran Kemenhub tercantum dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021.

Menhub Budi membeberkan adanya pemangkasan pagu anggaran Kemenhub 2021. Dalam beleid itu dijelaskan bahwa pemotongan anggaran kementerian dan lembaga karena adanya refocusing anggaran untuk pembelian vaksin dan kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat menengah bawah.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhub ditetapkan senilai Rp45,6 triliun. Namun anggaran itu dipotong Rp12,4 triliun sehingga dana operasional tahun ini menjadi Rp33,2 triliun atau

"Surat Menkeu nomor 30 2021 ini, dinyatakan karena kebutuhan-kebutuhan pemerintah untuk pembelian vaksin dan kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat bawah, maka Kemenhub diadakan penghematan atau refocusing sebanyak 12,4 triliun sehingga dari Rp45,6 triliun menjadi Rp33,2 triliun," ujar Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, Senin (25/1/2021).

Keputusan refocusing dan realokasi anggaran dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Di mana, sumber penghematan berasal dari rupiah murni, lalu jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal.

Untuk Kemenhub, penghematan difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, bantuan kepada masyarakat, atau Pemerintah Daerah (Pemda) yang bukan merupakan arahan Presiden, dana pembangunan kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan.

Sementara, kegiatan yang tidak dikecualikan dari refocusing seperti sumber dana non rupiah murni, anggaran layanan perkantoran, anggaran keberlanjutan PEN, anggaran komitmen multiyears contract, dan prioritas pembangunan nasional pada 7 proyek strategis nasional.

Dengan adanya pemotongan itu, sejumlah Direktorat Badan dan Lembaga di bawah Kementerian Perhubungan pun mendapatkan jatah pemangkasan. Semisal, Ditjen Perhubungan Darat dari Rp7,63 triliun menjadi Rp5,6 triliun.

Ditjen Perkeretaapian dari Rp11 triliun menjadi Rp8,1 triliun. Disusul, Ditjen Perhubungan Laut dari Rp11,35 triliun menjadi Rp8,14 triliun. Sedangkan Ditjen Perhubungan Udara dari Rp10,47 triliun menjadi Rp7,43 triliun. BPSDM dari Rp3,69 triliun menjadi Rp2,7 triliun. Sementara itu, Litbang dari Rp197,9 miliar dipangkas menjadi Rp158,4 miliar. Kemudian BPTJ dari Rp450,58 miliar menjadi Rp328,9 miliar. Setjen dari Rp725,8 miliar menjadi Rp575,16 miliar. Serta, Itjen dari Rp123,29n miliar menjadi dipotong menjadi Rp90,65 miliar