Apalagi, lanjutnya, berbicara bansos menyangkut hajat hidup orang banyak, bersentuhan langsung dengan problem masyarakat khususnya warga kecil yang kian terlilit kebutuhan ekonomi dampak pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19, sehingga keterbukaan proses kasusnya sangat penting

Kontroversi istilah madam bantuan sosial (bansos) sebagaimana penelusuran Tempo mengarah pada petinggi PDI Perjuangan, dinilai sebagian pihak akan menjadi tantangan berat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti.

Perihal ini, tekanan dan intevensi politik berpotensi besar melanda KPK akibatnya menyulitkan untuk menyentuh dengan memproses sosok madam, sehingga disinyalir sang madam akan makan tumbal atau korban menggantikannya terjerat proses hukum.

"Kecenderungannya begitu (akan ada tumbal). Semoga tidak berakhir dengan sunyi senyap," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Prof Dr Suparji Ahmad, Senin (25/01/2021).

Menurut Suparji, untuk menghindari adanya intervensi tekanan politik, sebaiknya KPK terbuka pada publik mengenai perkembangan proses kasus yang menjerat mantan Menteri Sosisl Juliari P Batubara ini.

Apalagi, lanjutnya, berbicara bansos menyangkut hajat hidup orang banyak, bersentuhan langsung dengan problem masyarakat khususnya warga kecil yang kian terlilit kebutuhan ekonomi dampak pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19, sehingga keterbukaan proses kasusnya sangat penting.

"Untuk membuat terang benderang perkara. Supaya tidak terjadi fitnah," tegasnya.

Seperti diketahui, sosok nama Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Herman Hery juga masuk ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos COVID-19. 

Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok.


rri