pembelaan di ranah hukum sah-sah saja, jika dinilai ada sikap yang berlebihan saat mengkritik.

Pernyataan Jokowi yang membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, jadi polemik terutama di media sosial.

Hal itu lantaran warganet kerap  dihadapkan kenyataan ada fenomena buzzer. Kehadiran buzzer (pro pemerintah) seringkali membuat masyarakat/warganet enggan menyampaikan kritiknya karena khawatir berujung pada laporan ke kepolisian.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian kepada wartawan sabtu kemarin, mengingatkan siapa pun pendukung pemerintah agar tidak melanggar UU jika ingin melaporkan pengkritik ke polisi.

"Kita bisa mengimbau. Tapi karena mereka berada di luar pemerintahan, jadi ya imbauannya paling seperti 'tolong mengikuti peraturan yang ada, harus taat hukum, tidak langgar UU'," kata Donny kepada wartawan.

Meski begitu, Donny menegaskan pemerintah tak berhak mencampuri urusan pihak-pihak yang ingin membela pemerintah. Menurutnya, pembelaan di ranah hukum sah-sah saja, jika dinilai ada sikap yang berlebihan saat mengkritik.

"Pembelaan sah-sah saja sejauh didasarkan pada data, fakta dan argumentasi yang kuat. Saya kira ini ranahnya aparat penegak hukum kalau memang ada sikap yang berlebihan," tegas dia.

Selain itu, ia menyebut pemerintah saat ini tidak berafiliasi dengan pihak-pihak tertentu, seperti mereka yang pro pemerintah. Menurutnya, wajar apabila ada pihak yang bereaksi apabila pemerintah dikritik.

"Mereka tidak terafiliasi kepada pemerintah. Jadi dalam demokrasi itu wajar. Ada yang pro, ada yang anti. Dua-duanya punya pendukung masing masing," tutur Donny.

"Kalau pemerintah dikritik pasti ada pendukung yang bereaksi. Sejauh reaksinya wajar, ya enggak ada masalah. Kalau berlebihan, kelewat batas, ya pasti akan diproses hukum," tutup dia.