Fahri Hamzah melanjutkan, hal terpenting negara tidak saja harus adil tapi harus nampak adil. Dia mengatakan, negara harus memfasilitasi kebebasan warga negara yang berdialog sepanas apapun. Namun, katanya, negara harus menjaga diri untuk tetap berada di tengah dan jangan ikut-ikutan berbuat salah dalam mengelola

Mengapa seorang Donald Trump masih mau di-impeachment meski posisinya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) sudah diganti secara konstitusional? Karena, seorang presiden menggunakan panggung istana untuk berbohong yang mengakibatkan masyarakat terbelah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dalam sebuah catatan -- kalau memungkinkan disebut sebagai surat terbuka -- yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. 

Tidak dijelaskan apa maksud Fahri Hamzah menulis catatan yang dikutip bizlaw.id Senin (15/02/2021) tersebut, mengingat tak ada juga link berita atau komentar yang disematkan di unggahan tulisannya tersebut untuk dia komentari. Namun saat ketika dilihat dari isi catatannya itu, Fahri Hamzah tampaknya sedang mengkoreksi terkait kebebasan berpendapat di tengah masyarakat, namun banyak yang ditangkap aparat karena pendapatnya berseberangan dengan pemerintah. 

Di awal catatan yang diunggahnya melalui aku IG pribadinya, Fahri Hamzah menulis semacam judul dari catatan/surat terbukanya tersebut, "PROF @mohmahfudmd LIHATLAH AMERIKA. JIKA PRESIDEN MENGGUNAKAN PANGGUNG ISTANA UNTUK BERBOHONG, PEMBELAHANNYA DAHSYAT."

Fahri Hamzah memulai catatannya dengan, "Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak Din dan pak itu atau Pigau dan Abu Janda...ini soal posisi negara ditengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yg meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?"

"Prof, negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal-soal gak jelas. Padahal negara memfasilitasi panggung gak jelas itu lengkap dengan ring tinjunya. Udah gitu negara juga nampak berpihak dalam sengketa. Tambah gaduhlah suasana di tengah pandemi corona." 

Fahri Hamzah juga mengatakan kepada Mahfud MD, jika saja negara berhenti memfasilitasi pertengkaran remeh soal percakapan whatsapp dan media sosial, soal anonim memfitnah dan dua tiga individu saling serang di dunia maya, maka damailah negeri ini. Menurut dia, negeri demokrasi memang bising karena bebas, yang penting negara adil.

"Jadi prof, respon negara atas kebebasan rakyat termasuk di dunia maya bukan dengan membawanya ke ruang sidang, tetapi yang lebih penting dan kebanyakan dari itu adalah menjaga kebebasan agar kedua belah pihak bisa saling jawab dan klarifikasi. Inilah tangga peradaban," lanjut dia.

Fahri Hamzah juga mengatakan, soal maki-maki dan omong kotor, sejak negara belum lahir, sejak hukum belum ada, hal itu sudah terjadi. Akan tetapi, karena semua itu pindah ke dunia maya secara anonim, sebaiknya dibiarkan saja. Yang penting, kata Fahri Hamzah,  semua akan saling jawab. 

"Anonim vs anonim, akun vs akun biarkan saja. Itu ujian kedewasaan," tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RFI ini kemudian melanjutkan, hal terpenting negara tidak saja harus adil tapi harus nampak adil. Dia mengatakan, negara harus memfasilitasi kebebasan warga negara yang berdialog sepanas apapun. Namun, katanya, negara harus menjaga diri untuk tetap berada di tengah dan jangan ikut-ikutan berbuat salah dalam mengelola.

"Prof, apa yg terjadi di Amerika? Kenapa Trump masih mau di-impeach padahal ia sudah diganti secara konstitusional? Padaha ia bukan presiden AS lagi? Adalah karena seorang presiden menggunakan panggung istana untuk berbohong. Dan itu mencipta pembelahan masyarakat yg dahsyat!" papar Fahri Hamzah.

"Terakhir Prof, asalkan istana tidak ikut bikin gaduh, rakyat lebih tau batas," sambungnya.