moratorium akan semakin memperparah kondisi ABK yang saat ini masih berada di atas kapal.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meminta agar moratorium untuk pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar tak berlaku pada ABK kapal. Hal itu perlakuan buruk yang kerap dialami ABK RI selama bekerja di kapal asing,

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo mengatakan, moratorium akan semakin memperparah kondisi ABK yang saat ini masih berada di atas kapal.

"Pada tahun lalu ketika Menaker mengeluarkan Kepmenaker nomor 151 yang menghentikan sementara pengiriman pekerja ke luar negeri, kami dari Kemenko Marves meminta agar dikecualikan khusus untuk pelaut," ujar Basilio dalam konferensi pers, Rabu kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini Indonesia merupakan suplier terbesar ABK kapal di dunia. Mengingat kondisi tersebut, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan morotarium tersebut.

"Kalau kita tidak mengambil langkah itu maka akan banyak permasalahan terjadi di atas kapal," ujar Basilio.

Basilio menjelaskan menurut data ILO ada 400 ribu pelaut asal Indonesia yang bekerja di kapal niaga maupun kapal perikanan. Sayangnya, selama pandemi ini 400 ribu pelaut ini tertahan di atas kapal.

"Ada 400 ribu pelaut yang tertahan diatas kapal-kapal dan tidak bisa turun, karena hampir semua negara tidak melayani turun naiknya pelaut. Sementara konvensi ILO mengatakan harus 12 bulan, dan setelah 12 bulan itu mereka harus turun," ujar Basilio.

Ia mengatakan mestinya para ABK kapal tersebut maksimal bekerja diatas kapal selama 12 bulan. Faktanya, dari 400 ribu pelaut tersebut saat ini sudah bekerja diatas kapal lebih dari 12 bulan.

"Para pelaut bekerja di ruang yang sangat terbatas. Mereka di satu ruang kapal. Kalau kapal besar masih lumayan. Tapi kalau kapal ikan 300 GT, 100 GT, itu kan kalau bahasa di sini ketemunya lu lagi, lu lagi, itu setiap hari, selama lebih dari 1 tahun," katanya.

Terutama di kapal ikan, lanjut Basili, ABK asal Indonesia kerap menjadi korban karena ruang lingkupnya yang sempit.

"Mereka ketemu setiap hari selama berbulan-bulan, pasti stres, dan terjadilah kasus-kasus yang terjadi. Kita sering dengar warga negara kita juga menjadi korban," katanya.

"Maka kami dari Kemenko Marves mendorong untuk tidak ada moratorium untuk pekerja kita," ucap Basilio.