Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menggelar uji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah di Kota Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Dalam kegiatannya, Menteri Rudiantara dan Menteri Sri Mulyani memantau dan mencoba akses internet yang sudah terhubung dengan jaringan serat optik Palapa Ring Tengah.

"Saya bahagia dalam kurun kurang satu bulan, datang ke timur Indonesia untuk menjalankan program membangun Indonesia dari pinggiran dan menyatukan Republik Indonesia. Hari ini kita melihat salah satu hasil pembangunan yaitu palapa ring bagian tengah," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya.

Kemudian Menkeu juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah setempat, karena takjub melihat pembangunan di Sangihe ini. "Terima kasih pak Gubernur, sudah lama saya tidak ke Sulawesi Utara, saya betul betul melihat kemajuan sangat banyak. Sangihe sarah satu pulau terluar, etalase Republik Indonesia namun sudah dibangun dan dikelola dengan baik," ujarnya.

Menkeu kemudian menjelaskan skema pembiayaan dari proyek infrastruktur yang bernilai Rp1,38 Triliun ini, yang memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps.

"Untuk membangun ini kita menggunakan dengan instrumen fiskal yang bervariasi. Sebagai bukti kita membangun tidak menggunakan APBN atau utang," jelasnya.

Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Pembiayaan diterapkan dengan skema availability payment, memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Dimana Pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) untuk operasional Palapa Ring. Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25 persen setiap kuartalnya.  

“Jumlah penjaminan proyek ini sekitar Rp1,38 triliun untuk 15 tahun melalui PT Penjaminan Infrastruktur, untuk kepastian pembayaran, kita bisa menarik swasta untuk ikut mendanai. Sehingga kita tidak perlu menunggu katakanlah 15 tahun untuk mendanai dengan APBN,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Menkominfo menyampaikan manfaat dari proyek infrastruktur telekomunikasi ini.

“Palapa ring membangun jaringan, ibaratnya seperti jalan tol untuk internet. Kalau kita punya tol laut, tol darat ini tol langit,” papar Menkominfo sedikit bercanda.

“Internet ini untuk masyarakat internet yang cepat dan murah. InsyaAllah Q2 pembangunan sudah 100 persen sehingga tengah tahun 2019 semuanya akan diintegrasikan,” tambah Menkominfo.

Menurutnya, terdapat 75 akses BTS di Sangihe, dan ini prioritasnya akses kepada sekolah, puskesmas, kantor desa dan layanan publik.

“Target kami 2020 tidak ada desa yang tidak punya akses internet. Tidak ada kantor Koramil yang tidak terhubung, tidak ada lagi kantor Polsek yang tidak terhubung,” tegasnya.

Senada dengan Menkominfo, Direktur PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Arman Hermawan, menyampaikan harapannya bahwa tujuan dari slogan “Sulut hebat” InsyaAllah bisa tercapai.

”PT. PII memberikan penjaminan selama 15 tahun sejak beroperasi, Kepulauan Sangihe merupakan target prioritas bagi kami, agar dapat segera dirasakan manfaat yang diperlukan,” jelasnya.