Oleh karenanya, ia memperingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menggurui pengusaha. Sebab bila ekonomi tumbuh bagus minimal 7 persen, dengan sendirinya dunia usaha akan menyiapkan rencana lima tahun yang ekspansif dan optimistik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perluasan lapangan kerja secara berkelanjutan hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha, bukan pemerintah. Itu berarti, kunci dari penyediaan lapangan kerja ada di pengusaha.

"Perluasan lapangan kerja berkelanjutan adalah dari pelaku usaha, dari dunia usaha, kuncinya di situ bukan dari pemerintah," ucap Jokowi dalam Perayaan imlek Nasional Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (20/02/2021).

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah hanya bisa menyediakan lapangan usaha sesekali waktu atau tidak berkelanjutan. Untuk saat ini, Jokowi telah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (k/l) untuk menjalankan program padat karya agar lapangan kerja terbentuk di masa pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

"Saya sudah perintahkan seluruh kementerian/lembaga jalankan program padat karya sebanyak-banyaknya agar melalui APBN dan APBD bisa buat peluang kerja sebanyak-banyaknya," tutur Jokowi.

Namun, Jokowi menyebut yang dibutuhkan masyarakat adalah ketersediaan lapangan usaha yang berkelanjutan. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Hanya saja, dunia usaha saat ini sedang terpukul karena pandemi COVID-19. Sebagian dari mereka ada yang merumahkan karyawan, memotong gaji, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, statemen yang disampaikan Presiden Jokowi adalah upaya untuk melepas tanggungjawab pemerintah terkait penanganan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Gde Siriana Yusuf, sangat aneh bisa Presiden Jokowi melontarkan statemen seperti itu. Karena menurut Gde Siriana Yusuf kunci lapangan kerja ada di pemerintah.

Gde Siriana Yusuf menjabarkan, setidaknya ada dua kunci yang seharusnya bisa dimaksimalkan pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan efektivitas dari utang pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Namun demikian, dua hal tersebut nyatanya tak berjalan maksimal. Sejak Presiden Jokowi memimpin, kata Gde, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Selain itu elastilitas setiap 1% pertumbuhan dalam menyerap tenaga kerja juga dinilai rendah.

Padahal jika pertumbuhannya efektif, 1 persen pertumbuhan bisa menyerap 500 ribu lapangan kerja baru. Namun yang terjadi, kata dia, fokus pembangunan infrastruktur oleh pemerintah justru hanya menyerap sekitar 300 ribu lapangan kerja baru.

"Itu pun hitungannya memasukkan orang yang kerja sebagai asisten rumah tangga, asongan, tukang cukur dan lain-lain," paparnya.

Utang pemerintah juga dinilainya belum mampu menyerap tenaga kerja lokal. Terkait dengan proyek infrastruktur, kata dia, kerja sama dengan China justru lebih banyak menggunakan tenga kerja asal negeri tirai bambu tersebut.

"Selain itu, banyak proyek infrastruktur dikerjakan oleh BUMN. Swasta yang selama ini berperan untuk menggerakkan ekonomi sektor ril justru tidak mendapat proyek. Akhirnya tidak ada perputaran uang pada sektor ritel," lanjutnya.

Oleh karenanya, ia memperingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menggurui pengusaha. Sebab bila ekonomi tumbuh bagus minimal 7 persen, dengan sendirinya dunia usaha akan menyiapkan rencana lima tahun yang ekspansif dan optimistik.

"Kesimpulannya, Jokowi jangan melepas tanggung jawabnya soal keterpurukan ekonomi nasional yang sudah terjadi sebelum COVID-19. Ucapannya ini menunjukkan ketidakpahamannya pada ekonomi makro," tandasnya.