bahkan ada kematian satu pun itu sudah menunjukkan bahwa ada gagal deteksi dini dan orang jadi gagal terdeteksi infeksinya

Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kebijakan PPKM skala mikro menurunkan kurva COVID-19 di Indonesia disanggah epidemiolog. Atas klaim tersebut pemerintah pun berencana memperpanjang PPKM skala mikro hingga dua pekan ke depan.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman tak sependapat dengan pernyataan Jokowi. Dicky Budiman menyebut rujukan dari pernyataan Jokowi itu tidak memadai. "Ya tidak ya, dasar atau data rujukannya tidak memadai dan jauh dari akurat untuk mengatakan bahwa, pertama PPKM efektif, kedua juga adanya penurunan," kata Dicky.

Menurutnya, dalam satu pekan ini jumlah kematian akibat virus Corona di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Dicky seperti dilansir detikcom menyebut, berdasarkan data WHO, ada 1.500 orang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir.

"Karena yang terjadi kasus (aktif) di atas 100 ribu malah, kemudian dipertegas lagi dengan seminggu terakhir di Indonesia tertinggi South East Asia, itu data WHO. Dengan kasus kematian baru 1.500-an di minggu terakhir itu tertinggi," ucapnya.

Dicky menerangkan angka kematian merupakan suatu indikator keparahan penyebaran virus di suatu negara. Menurutnya, apabila ada seorang saja meninggal akibat virus itu merupakan pertanda negara telah gagal dalam mendeteksi dini.

"Angka kematian itu indikator valid bahwa situasi keparahan pandemi dari suatu negara. Artinya wilayah negara itu tertinggal dari virusnya ketika ada kematian, bahkan ada kematian satu pun itu sudah menunjukkan bahwa ada gagal deteksi dini dan orang jadi gagal terdeteksi infeksinya, sehingga dia sempat menularkan kebanyak orang dan akhirnya tidak tertolong karena gejalanya tidak tertangani dan meninggal," katanya.

Terpisah, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebut turunnya kurva Corona di Indonesia karena jumlah testing juga menurun. Meski demikian, Pandu tidak mengetahui alasan jumlah testing itu mengalami penurunan.

"Nggak tahu saya kenapa itu (jumlah testing menurun). Kan sekarang ada tes antigen, tidak ada hambatan, jadi semua testing PCR dan antigen harus dilakukan dan dilaporkan keduanya dan harus dibedakan mana yang dites lewat PCR, mana yang dideteksi antigen," kata Pandu.

Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan PPKM tidak efektif. Namun kini strategi sudah diubah menjadi PPKM skala mikro.

Dia menyatakan PPKM skala mikro lebih efektif menekan kurva COVID-19. Hal itu dikatakan Jokowi saat berbicara dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Rabu (17/2) lalu. Dia menjelaskan perihal PPKM mikro yang berhasil menekan kurva pandemi.

"Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi," kata Jokowi.

Sabtu (20/02) akhir pekan kemarin, pemerintah pun mengumumkan bakal memperpanjang pemberlakuan PPKM skala mikro di Jawa dan Bali hingga dua minggu ke depan. PPKM mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021.

"Perpanjangan waktu diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021," kataKetua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto.

"Kita lihat dari tujuh provinsi, sudah seluruhnya mempersiapkan posko-posko dan kita lihat dari update yang ada sudah ada perbaikan," tuturnya.

Ia mengatakan, PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 secara signifikan.

Bahkan, tren kasus aktif di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mengalami penurunan.

Karena itu, PPKM mikro pun diperpanjang. Airlangga meminta para gubernur di tujuh provinsi di Jawa dan Bali segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM mikro.