Saat Ahok dan Djarot memimpin Jakarta dan banjir tidak ada suara dari BPIP

Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut seharusnya banjir di Jakarta bisa dihindari dan dicegah. Para pemangku kepentingan menurutnya bisa memprediksi dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah banjir.

Benny mengatakan “Fenomena bahwa kalau kita bisa memprediksi dengan baik ini kan sebenarnya alamiah. Akan tetapi kita harus mempersiapkan dan memantau dengan kemajuan teknologi untuk mampu membuat kebijakan yang kuat dan terukur untuk mengatasi masalah banjir ini, “ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Ngopibareng.id, Ahad (21/2).

Namun, yang terjadi di lapangan, tak ada kesinambungan upaya untuk menghentikan banjir tahunan, antara rezim pemerintah satu dengan yang lain. Ia menyebut, tak terlihat upaya untuk melanjutkan program mengatasi banjir yang sudah dilakukan di era Ahok, dan dinilai layak dipertahankan.

“Seperti jaman Ahok dulu pengerukan, pembersihan drainase, pasukan kunging atau pasukan orange sehingga ketika curah hujan melebihi kapasitas itu air ias mengalir nah ini harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi kebijakannya dan serius mengatasinya,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis politik Rahman Simatupang mengatakan, BPIP ikut mengomentari banjir Jakarta tetapi tidak bersuara dalam persoalan korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan elite PDIP.

“BPIP ikut ngoceh banjir Jakarta tetapi membisu korupsi bansos PDIP,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2).

Menurut Rahman, BPIP ikut mengomentari banjir Jakarta menunjukkan Anies diserang dari berbagai arah.

“Saat Ahok dan Djarot memimpin Jakarta dan banjir tidak ada suara dari BPIP,” papar Rahman.

Rahman menyebut, BPIP di bawah kendali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempunyai kepentingan untuk menyerang Anies kasus banjir di Jakarta.

“Ocehan BPIP untuk mendelegitimasi Anies dan bisa muncul hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta,” ungkap Rahman.

Menurutnya, korupsi bansos yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila justru BPIP membisu sama sekali.

“Tafsiran Pancasila melalui BPIP sangat berbahaya,” pungkasnya.