Perluasan lahan akan mencakup 5.600 hektare lahan padi dan 4.400 hektare lahan jagung.

Presiden Joko Widodo menghadiri pembangunan 15 ribu hektare lumbung pangan padi dan jagung di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Pembangunan lumbung pangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengatasi kemiskinan di Sumba Tengah yang mencapai 34 persen dari jumlah penduduk. 

Pembangunan diawali dengan luas 5 ribu hektare, kemudian dlanjutkan dengan perluasan sebesar 10 ribu hektare. Selanjutnya, perluasan lahan akan mencakup 5.600 hektare lahan padi dan 4.400 hektare lahan jagung.

"Saat ini baru 5 ribu hektar di mana 3 ribu hektare ditanam padi, 2 ribu hektare ditanam jagung," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Sumba Tengah, NTT, Selasa (23/2).

Selama ini, panen padi di Sumba Tengah baru mencapai satu tahun sekali. Mantan Walikota Solo itu menargetkan ke depannya, panen bisa sebanyak dua kali dalam setahun dan panen jagung satu kali setahun.

Permasalahan panen yang rendah disebabkan oleh kurangnya pengairan di area lahan. Pada 2015 dan 2018 lalu, pembangunan sumur bor sudah dilakukan untuk mengairi sawah. 

Selain itu, ada pula beberapa embung besar untuk memenuhi kebutuhan pengairan. "Tapi masih jauh dari cukup, masih kurang," kata Jokowi.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga telah meminta pembuatan satu bendungan di Sumba Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melihat potensi pembangunan infrastruktur pengairan tersebut.

Selain itu, Jokowi meminta Kementerian Pertanian untuk membantu kekurangan alat mesin pertanian, seperti traktor yang diperlukan oleh para petani. Presiden lalu mengatakan bahwa ketahanan pangan yang baik dapat tercipta bila lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT dikerjakan dengan baik.

"Dan kita bisa fotokopi (lumbung pangan) di provinsi-provinsi lain yang memiliki kesiapan," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri dikutip katadata.co.id menjelaskan Global Food Security Index (GFSI) menunjukkan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan. Pada 2016, RI masih berada di peringkat 71. Selanjutnya, posisi Indonesia menjadi peringkat 62 pada 2019.

Nilai Indeks Keseluruhan pada data tersebut ditentukan dari tiga aspek, yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan, Kualitas dan Keamanan. Aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkat sehingga menjadi aspek yang dominan mempengaruhi kenaikan nilai indeks.

Dari sisi ketersediaan pangan, upaya yang dilakukan salah satunya dengan pembangunan program lumbung pangan untuk mempersiapkan pangan rakyat dalam skala ekonomi yang besar.