Rakyat akan semakin terbuka matanya dengan ketidakadilan yang sangat kasat mata ini

Bareskrim Polri menolak laporan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo terkait adanya kerumunan warga saat kunjungannya di Maumere, NTT, beberapa waktu lalu. Alhasil, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan gagal melaporkan Jokowi soal kasus kerumunan massa yang sempat viral di media sosial.

Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia mengaku kecewa atas tindakan polisi yang tak mau menerima laporannya itu.

"Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yakni sang presiden," kata Kurnia, Kamis (25/2/2021).

mengetahui hal tersebut, Eks Pentolan Front Persaudaraan Islam (FPI) Munarman mengaku menyayangkan atas ditolaknya pelaporan itu. Sebab, menurutnya, Jokowi jelas-jelas telah melanggar aturan protokol kesehatan karena memicu kerumunan massa di masa pandemi Corona. 

"Bukti apalagi yang didustakan?" kata Munarman, Jumat (26/2/2021).

Munarman mengatakan ditolaknya laporan tersebut justru semakin membuktikan bahwa hukum di negeri ini hanya berlaku untuk pengkritik pemerintah.

"Terbukti toh. Hukum hanya berlaku untuk pengritik rezim," kata Munarman.

Munarman menuturkan dengan tidak diprosesnya kasus dugaan pelanggaran prokes yang diduga dilakukan Jokowi, maka rakyat semakin terbuka matanya melihat ketidakadilan.

"Rakyat akan semakin terbuka matanya dengan ketidakadilan yang sangat kasat mata ini," tandasnya.