Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara tertutup juga patut jadi perhatian karena disinyalir ada penyalahgunaan vaksin

Anggota DPR beserta keluarga dan stafnya menerima suntik vaksin Covid-19 di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Vaksinasi pada keluarga dan anggota dewan ini disebut sudah dimulai sejak 23 Februari lalu. Namun pelaksanaan vaksinasi sendiri tertutup dan tak boleh diliput oleh awak media.

Terkait hal tersebut, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai vaksinasi pada keluarga anggota DPR salah sasaran karena tidak termasuk dalam prioritas penerima vaksin Covid-19.

Dicky mengatakan "Kita lihat dulu kriterianya. Kalau dia itu lansia atau sudah masuk kategori target vaksin, ya tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu ya tentu jadinya salah sasaran," kata Dicky. dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (26/2).

Seperti diketahui, prioritas sasaran vaksin Covid-19 di antaranya tenaga kesehatan (nakes), petugas pelayan publik, tokoh masyarakat/pejabat
publik, dan lansia.

Dicky pun meminta agar pemerintah mengklarifikasi pemberian vaksin kepada anggota DPR untuk menghindari penilaian negatif dari publik.

"Saya kira pemerintah harus mengklarifikasi dan meluruskan, karena ini juga akan menjadi penilaian publik pada vaksin Covid-19 dan pemerintah
sendiri," sambungnya.

Ia menyinggung lemahnya pengelolaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Sebab, proses vaksinasi Covid-19 pada anggota DPR dilangsungkan secara tertutup. Padahal, proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mestinya terbuka dan diketahui publik sehingga timbul pemahaman di masyarakat bahwa vaksin aman dan layak digunakan.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara tertutup juga patut jadi perhatian karena disinyalir ada penyalahgunaan vaksin, terutama dimasa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir.

"Tentu ketertutupan ini yang menjadi kecurigaan, tidak tepat juga kalau saat pandemi ini ada yang ditutupi, terutama vaksin ini pakai uang publik sehingga harus transparan," ujarnya.