Menurutnya, jual beli dan peredaran minuman keras ini dinilai sebagai salah satu penyebab dari punahnya orang Papua asli di wilayah dengan julukan Bumi Cendrawasih itu. Ia mengklaim banyak orang Papua meninggal akibat miras

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), kembali menyoroti Gubernur Papua, Lukas Enembe yang mengamuk dan mengancam akan membakar toko penjual minuman keras (miras).

Dalam cuitan yang dibagikan pada Sabtu (27/02/2021) di akun Twitter pribadinya @hnurwahid, HNW juga menyoroti ancaman yang diberikan sang gubernur kepada para distributor miras ke Papua untuk menghentikan aktivitas mereka.

“Gubernur Papua Lukas Enembe Ngamuk, Ancam Bakar Toko Penjual Miras. Dan ancam distributor2 miras ke Papua agar hentikan aktivitas mrk,” tulis Hidayat Nur Wahid.

Ia lantas menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo mencabut kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 yang membuka izin investasi miras di sejumlah daerah di Indonesia.

“Maka semestinya Presiden @jokowi mencabut Perpres terkait investasi miras termasuk ke Papua,” tulisnya.

Menurutnya, perpres ini juga telah ditolak oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“MRP&MUI sudah menolak jg,” tambah HNW di akhir cuitannya.

Untuk diketahui, pada tahun 2017, Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegur dan memberikan peringatan kepada para distributor dan penjual minuman keras (miras) untuk menghentikan kegiatannya.

Sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua juga sudah melarang beredarnya dan diperjualbelikannya minuman beralkohol di wilayah tersebut.

“Meski hari ini secara simbolis kita musnahkan, pasti ada toko yang menjual terus. Padahal, ini merupakan pemusnahan yang ketiga kalinya dan pasti masih ada nanti yang menjual. Lebih bagus kita bakar tokonya,” ujar Lukas dalam keterangannya.

Menurutnya, jual beli dan peredaran minuman keras ini dinilai sebagai salah satu penyebab dari punahnya orang Papua asli di wilayah dengan julukan Bumi Cendrawasih itu. Ia mengklaim banyak orang Papua meninggal akibat miras.

PPP Ikut Menolak 

Senada, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut menolak Peraturan presiden (perpres) terkait investasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua yang telah resmi dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut.

"Fraksi PPP meminta perpres tersebut dicabut demi masa depan anak bangsa, demi menjaga moral," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Sabtu (27/02/2021).

Bahkan Achmad Baidowi mendapat kabar bahwa pemerintah daerah (pemda) Papua keberatan atas kehadiran perpres terkait investasi minuman keras. "Dan ternyata Pemda Papua infonya keberatan," ujarnya.

PPP juga menyinggung kasus penembakan di Cengkareng, Jakarta, yang dilakukan oleh seorang oknum polisi akibat minuman beralkohol (minol). Ia menyayangkan adanya aparat penegak hukum yang menjadi tersangka pembunuhan akibat miras.

"Kali ini minuman beralkohol ini kembali menelan korban aparat penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya kali ini adalah aparat kepolisian yang menewaskan tiga orang sekaligus dengan tembakan yang brutal setelah meneguk minum minuman keras," ujarnya.

"Meski (pelaku) telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus yang disebabkan oleh miras ini bikin gaduh Indonesia karena salah satu yang meninggal akibat peluru tajam tersebut salah satunya adalah TNI AD berikut pegawai kafe," sambungnya.

Achmad Baidowi juga menilai dampak buruk miras sangat merusak masa depan bangsa dan dapat mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Karena itu, PPP pun sedang mengusahakan RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol).

"Oleh karena itu, sejak periode dulu, Fraksi PPP mengusulkan untuk segera disahkan RUU Larangan Minuman Alkohol. Kami memandang perlunya regulasi ini untuk menghindari kegaduhan dan banyaknya korban nyawa yang diakibatkan oleh miras," tuturnya.

PKB Sebut, Sudah Sesuai Kearifan Lokal

Berseberangan dengan PKS dan PPP, Partai kebangkitan Bangsa (PKB) menilai aturan itu sudah sesuai dengan kearifan lokal.

"Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal dan dukungan investasi pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah," kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (27/02/2021).

"Kan nggak seluruh wilayah Indonesia. Makanya dipilih Bali, NTT, Sulut, dan Papua karena memang secara sosial-politik memungkinkan," imbuhnya.

Selain itu, Ketua Komisi VI DPR RI ini mengungkapkan PKB bakal menolak perpres terkait investasi minuman keras apabila aturan itu diterapkan di wilayah Jawa. 

"Kalau di Jawa, PKB pasti di depan menolak," ujarnya.

Menurut Faisol, minuman beralkohol di Tanah Air saat ini masih banyak dilakukan secara impor. Ia berharap perpres terkait investasi miras dapat menumbuhkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

"Saat ini pasar minuman beralkohol sebagian besar dipenuhi dengan importasi. Investasi di sektor ini diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi sekitar sekaligus menyerap tenaga kerja," ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di Perpres itu diatur juga tentang penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Seperti dikutip dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021, Sabtu (27/2/2021), penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam modal bisa berupa perseorangan atau badan usaha.

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, tapi ada yang dikecualikan. Berikut ketentuannya:

Pasal 2
(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.