Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu laporan kerumunan Jokowi ke polisi salah alamat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jimly Asshiddiqie merasa sedih lantaran ada pihak-pihak yang melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bareskrim Polri terkait kerumunan saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/02) lalu.

"Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI," tulis Prof Jimly melalui akun pribadinya @JimlyAs pada Minggu pagi (28/2).

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu laporan kerumunan Jokowi ke polisi salah alamat.

Jimly menjelaskan, ada mekanisme yang sudah diatur konstitusi ketika seorang kepala negara diduga melakukan pelanggaran hukum.

"Presiden itu kepala negara & kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum sudah ada aturannya di UUD45, yaitu diproses di DPR, ke MK&MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa," tegas Prof Jimly.

Dua laporan dari Koalisi Masyarakat Andi Ketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (PGI), terhadap Presiden Jokowi terkait kerumunan di NTT itu diketahui tidak diproses oleh pihak Bareskrim.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Bareskrim bukan menolak laporan. Namun, laporan yang disampaikan tidak bisa ditindaklanjuti.

"Jadi, sebenarnya bukan menolak laporan tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa itu," terang Rusdi.

Dengan tidak adanya pelanggaran hukum, maka kepolisian tak bisa mengusut laporan masyarakat. "Sehingga, tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi (menerbitkan nomor LP)," pungkas Rusdi.