Dengan adanya investasi, kata Dradjad, perusahaan tentu ingin mendapatkan keuntungan yang bagus. Sehingga mereka akan mengupayakan agar banyak orang yang mengonsumsi minuman beralkohol

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Hari Wibowo mengatakan, investasi minuman keras (miras) di Indonesia, nantinya tidak hanya di empat provinsi saja. Ketika semua merujuk pada aturan tertulis di Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, maka bisa saja semua provinsi membuka investasi miras.

Dradjad menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pasal-pasal yang membuka kran investasi minuman keras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal tersebut. 

Ketentuan itu, menurut Dradjad, ada di lampiran III nomer urut 31, 32,33. Lalu ada di peraturan usaha minuman keras eceran  ada di nomor urut 44 dan 45.

Dalam Perpres disebutkan, penanaman modal bisa dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua dengan memperhatikan budaya setempat. 

Akan tetapi, di butir (b) disebutkan penanaman modal di luar huruf (a) dapat ditetapkan oleh Kepala Penanaman Modal berdasar usul gubernur.

Itu artinya penanaman modal baru untuk miras, bisa di luar empat provinsi tadi. Bisa dimana saja asal ditetapkan kepala BKPM berdasar usul gubernur. 

"Jadi pandangan kalau hanya di empat provinsi tadi kurang tepat,” papar Dradjad di Jakarta, Minggu (28/02/2021).

Dradjad beralasan peraturan ini mudharat ekonomi investasi miras lebih besar dibanding manfaatnya. 

"Dan ini bukan pandangan asal saja, tapi berdasarkan riset,” ungkap politikus PAN ini.

Dengan adanya investasi, kata Dradjad, perusahaan tentu ingin mendapatkan keuntungan yang bagus. Sehingga mereka akan mengupayakan agar banyak orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. 

“Supplay akan menciptakan permintaan,” jelas dia.

Kondisi ini akan membuat konsumsi minuman beralkohol meningkat. Sehingga akan ada sekelompok masyarakat yang konsumsi alkoholnya berlebihan. 

“Ini berdasar pengalaman dari berbagai negara di dunia,” kata Dradjad.