Entah karena bisikan siapa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut investasi minuman keras (miras) dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Benar saja, masalah ini menjadi serius di kalangan politisi Senayan.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Saleh Partaonan Daulay bilang, Perpres No 10 Tahun 2021 yang membuka investasi miras, terlalu banyak mudharat ketimbang manfaat bagi negara. Khususnya generasi muda yang menjadi tumpuan bangsa. Karena diprediksi bakal memicu maraknya miras oplosan, ilegal dan palsu.  

Di mana, kata dia, miras oplosan, ilegal dan palsu dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres tersebut.  "Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya," kata Daulay dilansir Antara, Minggu (28/2/2021).

Ia mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.  "Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan, aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi.  “Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata Anwar.

Ia mengatakan, aturan yang menjadikan industri miras sebagai usaha terbuka akan merugikan bagi masyarakat.  Peraturan tersebut, akan membuat peredaran miras menjadi semakin terbuka.

Anggota Komisi VI DPR asal PKS, Amin Ak menolak keras keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melonggarkan izin investasi industri minuman keras (miras). Keputusan Presiden tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Menurut Amin, berkembangnya industri miras hingga ke daerah-daerah, baik industri kecil maupun besar, akan menjadi ancaman bagi bangsa, terutama generasi masa depan.  “Ini apa-apaan ? kita memang butuh investasi, tapi jangan asal investasi sehingga membahayakan masa depan bangsa ini,” tegas Amin.

Anggota Badan Legislasi DPR ini, mengungkapkan, sudah cukup banyak fakta dan kejadian yang mengonfirmasi bahaya alkohol bagi kehidupan sosial, ekonomi, maupun kesehatan manusia. Paling tidak, kata Amin, sebanyak 58 persen kriminalitas di Indonesia disebabkan oleh konsumsi minuman keras.

“Selain itu, merujuk data Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatat, lebih dari 3,5 juta kematian pada 2018 akibat minuman beralkohol. Sedangkan data Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mengungkapkan, ada 14,4 juta anak muda Indonesia dari sekitar 63 juta anak muda mengonsumsi minuman beralkohol,” papar Amin  

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi berpandangan senada. Mantan jurnalis dari MNC Gru ini, menolak keputusan pemerintah yang membuka pintu bagi investasi industri miras. "Rencana pemerintah untuk membuka investasi industri miras perlu dipertimbangkan untuk tidak diberlakukan. Mengingat madharatnya jauh lebih besar dari sekedar kepentingan profit. Masa depan anak cucu kita bersama akan terancam kalau sampai ini dilegalkan," kata Awiek, sapaan akrabnya.

Dia mengungkit meninggalnya warga Jepang akibat minuman keras. Kemudian, baru-baru ini ada peristiwa polisi menembak tiga orang setelah meneguk minuman keras. Salah seorang di antara tiga korban tewas akibat tembakan itu adalah anggota TNI. "Kegaduhan yang diakibatkan minol ini seakan-akan terus menerus mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia, mulai komentar Dubes Jepang hingga tercorengnya aparat penegak hukum," ucapnya.

Menurutnya, jika hal itu dibiarkan masyarakat akan tidak percaya kepada pemerintah. Sebab, dampak buruk dari minuman keras yang pelan namun pasti akan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Oleh karena itu sejak periode dulu Fraksi PPP mengusulkan untuk segera disahkan RUU Larangan Minuman Alkohol. Kami memandang perlunya regulasi ini untuk menghindari kegaduhan dan banyaknya korban nyawa yang diakibatkan oleh miras," tuturnya.

Kata pria berdarah Madura ini, dampak miras ke depan akan semakin parah. Tidak tertutup kemungkinan hilangnya nyawa anak muda karena miras. Dia memaparkan, berdasarkan data WHO tahun 2016 sudah ada 3 juta lebih orang di dunia meninggal akibat minuman beralkohol. "Peristiwa ini bukan hanya isapan jempol semata tapi nyata dampaknya di depan mata kita semua," ujar Wakil ketua Baleg DPR ini.

Reaksi penolakan dari PPP muncul setelah pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan ini membuka pintu investasi untuk industri minuman keras sampai eceran. Awiek menegaskan bahwa PPP sama sekali tidak antiinvestasi. Namun, investasi didukung jika tidak merusak. Pihaknya juga mengakui adanya kearifan lokal di sejumlah daerah yang membutuhkan miras.