Mereka ingin menggiring opini Jokowi pro-minuman beralkohol. Padahal Jokowi sangat patuh dengan para kyai dan ulama,

Pro dan Kontra muncul pasca dibukanya izin investasi minuman keras oleh pemerintah. Aturan soal investasi miras ini merupakan bagian dari Perpes yang diteken  oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam lampiran peraturan presiden disebutkan, penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol dan minuman mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Menilik pro kontra tersebut, kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) meminta tidak ada politisasi Perpres Miras. Ketum relawan JoMan, Immanuel Ebenezer menegaskan, Jokowi tidak mengizinkan investasi miras di semua provinsi.

"Yang baik saja selalu dikatakan buruk. Tengok saja pembangunan jalan tol dibilang pemborosan. Sekarang investasi miras di provinsi tertentu diserang dengan isu-isu yang nggak karuan dan tidak produktif," kata Immanuel Ebenezer, dalam keterangan kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Immanuel mengatakan investasi pabrik miras jelas tidak mungkin ada di provinsi yang mayoritas muslim. Dia menegaskan Jokowi sama sekali tidak membolehkan membuka investasi miras seperti di pulau Jawa dan Sumatera.

Karena itu, Immanuel berharap para alim ulama dan tokoh masyarakat tetap tenang terkait investasi miras. Ia berharap alim ulama tidak terpancing oleh narasi yang disebutnya sesat, oleh kelompok yang anti-Jokowi.

"Pola main mereka, membangun opini propaganda hitam dan cenderung menyesatkan. Mereka ingin menggiring opini Jokowi pro-minuman beralkohol. Padahal Jokowi sangat patuh dengan para kyai dan ulama," ucapnya.



Immanuel meyakini Bali, yang memang kawasan turis, memang memerlukan investasi asing. Kehadiran investasi asing miras di Bali diklaim akan berdampak baik buat masyarakat juga.

"Lagi pula sudah ada perda di masing-masing provinsi itu yang mengatur penjualan minuman beralkohol. Ini kearifan lokal lah," ucap Immanuel.