Pemerintah juga membutuhkan aparatur di Pemerintahan Daerah (Pemda) sebanyak 189.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan merekrut 1,3 juta orang aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan jumlah kebutuhan formasi untuk tahun 2021.

Namun menurut dia, hal ini dengan catatan apabila tidak ada kebijakan yang bersifat darurat.

"Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021. Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang," kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 1 Maret 2021.

Tjahjo mengatakan, ASN yang dibutuhkan sebanyak 1,3 juta orang ini meliputi 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sementara, rekrutmen guru PPPK diadakan di seluruh Pemerintah daerah. Serta, mereka yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Program ini untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ujarnya.

Pemerintah juga membutuhkan aparatur di Pemerintahan Daerah (Pemda) sebanyak 189.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tentu, jumlah ini di luar kebutuhan guru PPPK.

“Kebutuhan 189 ribu ASN ini rinciannya yaitu 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan," ujarnya.

Tjahjo menambahkan, kebutuhan untuk instansi Pemerintah Pusat ditentukan sekitar 83 ribu orang. Dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen calon PNS, atau sesuai kebutuhan masing-masing.

“Mengenai waktu pengumuman dilakukan pada Maret, setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan. Termasuk persyaratan ditentukan masing-masing instansi,” kata Tjahjo.