Kedua pelaku dijerat Pasal 136 dan atau Pasal 142 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar

Satreskrim Polresta Sidoarjo, berhasil mengungkap industri pembuatan kerupuk dengan kandungan boraks di Desa Pager, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Jawa Timur.

Sebanyak 3,5 ton kerupuk siap edar diamankan dalam penggerebekan ini. Polisi pun menyita 1,4 ton boraks sebagai barang bukti.  Dalam penggerebekan tersebut, aparat keamanan juga meringkus pemilik pabrik SN dan NT. Keduanya sekarang ditahan di Mapolresta Sidoarjo.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Wahyudin Latief menjelaskan, terbongkarnya praktek pembuatan kerupuk berbahaya ini usai anggota mendapatkan laporan dari warga. 

"Berawal dari laporan itu, kami melakukan penyelidikan dan penggeledahan di lokasi dan ditemukan kerupuk beserta boraks. Seluruh barang bukti itu sudah kami amankan ya," ungkapnya, Senin (1/3/2021).

Wahyudin Latief melanjutkan, berdasarkan peraturan menteri kesehatan, bahan tambahan makanan jenis boraks ini dilarang. Alasannya, bahan ini mengandung zat kimia berbahaya bagi tubuh manusia. "Untuk penggunaan dalam waktu lama, bahan ini bisa menyebabkan kanker dan penyakit lainnya," sambungnya.

Sekedar informasi, boraks merupakan bahan kimia yang biasa dipakai untuk indutri kertas, keramik atau bahkan pembunuh kecoak. 

Dan, dari pengakuan pelaku SN, kerupuk yang diproduksi berbahan dasar tepung terigu, tepung tapioka. Kemudian, bahan itu dicampur dengan penyedap rasa dan boraks. 

Pelaku SN mengaku dari bisnis produksi kerupuk ini, dirinya mendapat untung lumayan besar. Alasannya, omsetnya mencapai Rp75 juta per bulan. 

Atas perbuatan ini, kedua pelaku dijerat Pasal 136 dan atau Pasal 142 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar

Selanjutnya, kedua tersangka juga dijerat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.