Importir asing yang berjualan secara online itu memasang harga yang sangat murah sehingga dikhawatirkan dapat membunuh UMKM Indonesia.

Pemerintah diminta mengambil langkah tegas untuk menghentikan maraknya penjualan barang-barang dari luar negeri yang saat ini banyak sekali beredar di marketplace Indonesia. Pasalnya, importir asing yang berjualan secara online itu memasang harga yang sangat murah sehingga dikhawatirkan dapat membunuh UMKM Indonesia.

''Tagar #SellerAsingBunuhUMKM dan #ShopeeBunuhUMKM yang viral di Twitter adalah bentuk nyata keresahan pengusaha nasional yang notabene UMKM. Pemerintah seharusnya memberikan proteksi atau melindungi kelangsungan pengusaha nasional,'' kata Praktisi Hukum Alexander Seno, SH.MH kepada Bizlaw.id, dikutip Selasa (2/3/2021).

Kementerian Koperasi dan UKM, kata Alex, harus membuktikan komitmennya untuk melindungi kepentingan nasional yaitu UMKM. ''Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dapat mendorong dengan menerbitkan kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM dari praktek perdagangan yang tidak adil.''

Kenapa tidak adil? Alex menjelaskan, menjamurnya pedagang barang-barang dari luar negeri di marketplace Indonesia jelas menciptakan iklim usaha di Indonesia tidak sehat. Sebab, pengusaha nasional sebagai pelaku usaha telah melengkapi badan usahanya dengan perizinan yang sesuai dengan peruntukannya termasuk pajak.

''Berbeda dengan pedagang luar negeri, misalnya pedagang China dengan mudahnya dapat berjualan di toko online Indonesia tanpa harus memikirkan bagaimana prosedur-prosedur atau aturan-aturan terkait dengan masuknya suatu barang dari luar negeri. Nah, kemudahan ini yang membuat pedagang dari luar negeri dapat menjual produk dengan harga yang sangat murah,'' papar Alex.

''Bagaimana mungkin adil jika pelaku usaha Indonesia mendatangkan, mengedarkan, menjual produk dari luar negeri secara resmi, melengkapi semua prosedur dan aturan yang ada harus melawan pedagang luar negeri yang menjual produk yang sama dengan modal ponsel dengan harga sangat murah. Pedagang dari China itu hanya bermodal ponsel. Parahnya lagi, pemerintah dan marketplace Indonesia seakan tutup mata apakah barang tersebut asli atau palsu.''

Produk Kosmetik

Pada kesempatan yang sama, Praktisi Hukum Robby Satrio, SH.MH memberikan contoh kecil pada produk perawatan kulit hingga kosmetik brand asal Korea Selatan. Produk tersebut di Indonesia secara resmi didistribusikan oleh sebuah perusahaan nasional secara legal setelah mendapat hak distribusi secara resmi dari brand langsung yang berkantor pusat di Korea Selatan.

Robby mengatakan, untuk mendapatkan hak eksklusif atau lisensi untuk mengimpor dan mendistribusikan seluruh produk tersebut harus melalui banyak perizinan mulai dari izin di Kementerian Hukum dan HAM, BPOM hingga sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

''Seluruh prosedur itu harus dipenuhi karena menyangkut kepercayaan menjaga brand pada konsumen. Terlebih produk tersebut adalah produk produk perawatan kulit hingga kosmetik yang menyangkut kesehatan,'' ujarnya. 

Celakanya, pelaku yang tidak bertanggung jawab atau pedagang luar negeri dapat dengan mudah menjual produk perawatan kulit hingga kosmetik brand asal Korea Selatan itu di toko online Indonesia dengan harga murah. 

''Padahal, tidak ada garansi produk yang dijual itu asli. Jelas ini produk yang dijual pedagang luar negeri itu ilegal karena lewat tanpa proses BPOM,'' tegasnya.

Karenanya, kasus #SellerAsingBunuhUMKM dan #ShopeeBunuhUMKM harus menjadi pekerjaan rumah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya. Sebab, pemberantasan produk-produk ilegal tersebut bukan hanya sekadar menindak pihak penjual ilegal di toko online Indonesia. Namun, pihak toko online juga harus diberikan tanggung jawab yang sama demi menciptakan iklim usaha yang baik dan sehat di indonesia. 

''Kasus ini tidak bisa selesai hanya dengan menutup iklan produk-produk ilegal tersebut. Nyatanya, satu iklan ditutup, muncul ratusan iklan produk-produk ilegal yang baru,'' katanya.

Selain itu, marketplace atau pihak toko online jangan lepas tanggung jawab dengan berdalih sebagai penyedia jasa. Padahal, jelas mereka menikmati hasil dari tiap-tiap penjualan yang terjadi pada platform mereka. 

''Ini sebagai bukti merekapun harus ikut bertanggungjawab terhadap peredaran barang-barang ilegal tersebut. Jangan sampai marketplace di Indonesia tempat subur maling-maling dari luar negeri mencari cuan di Indonesia,'' pungkasnya.