Bima menegaskan, pada program bansos Kemensos tersebut, Pertani bertindak sebagai salah satu pemasok yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip GCG

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sekaligus Ketua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Klaster Pangan, Arief Prasetyo Adi mengatakan, PT Pertani (Persero) sebagai anggota BUMN klaster pangan berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) agar segala aktivitas bisnis perusahaan dapat berjalan di trek yang benar.

"Tidak hanya di Pertani, pada prinsipnya RNI akan terus mendorong dan memastikan upaya perbaikan kinerja dan implementasi GCG di seluruh BUMN anggota Klaster Pangan. Bagi kami integritas dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku merupakan hal yang tidak dapat ditawar dan menjadi modal utama yang dapat mendongkrak kinerja perusahaan," ujarnya dalam keterangan resminya.

Kepala Bagian Humas Pertani Aditya Bima menambahkan, Pertani berkomitmen penuh dalam menjaga integritas dan penerapan tata kelola yang baik di setiap aktivitas bisnisnya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh pemegang saham.

Bima menegaskan, pada program bansos Kemensos tersebut, Pertani bertindak sebagai salah satu pemasok yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

Dirinya juga menegaskan, hubungan yang melibatkan Pertani hanya sebatas sebagai hubungan bisnis dan Pertani telah menjalankan hubungan bisnis tersebut sesuai tata kelola dan peraturan yang berlaku, dimana dalam hal ini, yang bersangkutan merupakan salah satu pemasok barang.

"Kami mendukung penuh proses penyidikan kasus bansos yang sedang berlangsung di KPK dan siap berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum," tandasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua saksi dari unsur swasta dalam kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Kedua saksi itu adalah Manajer PT Pertani Muslih dan swasta, Ivo Wongkaren pada Jumat, (15/01/2021).

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Muslih diperiksa terkait kerja sama dalam proyek Bansos untuk wilayah Jabodetabek di Kemensos. Penyidik mendalami besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut, serta jumlah anggaran yang dibayarkan Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan tersebut.

"(Didalami) berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini," kata Ali, Minggu (17/01/2021).

Sementara, Ivo Wongkaren dicecar mengenai cara perusahaannya mendapatkan proyek distribusi bansos covid untuk wilayah Jabodetabek.

Ivo Wongkaren (Swasta),didalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi Bansos pada wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI serta teknis pembayaran atas kerjasama tersebut, dan mekanisme pembayaran. Sejumlah pemberitaan menyebut Ivo sebagai Direktur Utama PT Mitra Energi Persada.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara beserta dua pejabat pembuat komitmen bernama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, dan dua pengusaha Harry van Sidabukke dan Aridan Iskandar menjadi tersangka.

KPK menduga Juliari Batubara menyunat Rp 10.000 dari tiap paket pengadaan Bansos Covid-19 seharga Rp 300.000. Total dana yang diduga telah diterima sebanyak Rp 17 miliar.