Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka investasi minuman keras (miras), sontak menyedot perhatian publik. Banyak kalangan menolak lantaran lebih gede mudharatnya.

Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari Wibowo, termasuk salah satu penolak keras keputusan tersebut. Dia bilang, pembukaan investasi miras akan melahirkan efek negatif signifikan terhadap sektor ekonomi. Di mana, biaya ekonomi yang harus ditanggung negara akibat industri miras, cukup dahsyat.

“Saya kira tidak benar kalau manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Biaya yang dikeluarkan negara akan lebih besar dibanding manfaat ekonominya. Ini berdasar riset ya, bukan perkiraan asal-asalan,” kata Dradjad, dikutip dari Republika.co.id, Senin (1/3/2021).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, yang di dalamnya mengatur tentang pembukaan investasi minuman keras (miras).

Dengan adanya investasi, kata Dradjad, perusahaan tentu ingin mendapatkan keuntungan yang bagus. Sehingga mereka akan mengupayakan agar banyak orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. “Supplay akan menciptakan permintaan,” jelas mantan anggota Komisi XI DPR itu.

Kondisi ini akan membuat konsumsi minuman beralkohol meningkat. Sehingga akan ada sekelompok masyarakat yang konsumsi alkoholnya berlebihan. “Ini berdasar pengalaman dari berbagai negara di dunia,” kata Dradjad, yang juga Ketua Dewan Pakar PAN.

Berdasar studi tahun 2010 di Amerika Serikat disebutkan pertama, satu dari enam orang di AS yang minum, masuk dalam kategori minum minuman beralkohol dalam kategori berlebihan. Kedua, dengan kondisi tersebut biaya dari minum minuman keras ini, pada 2010, di AS mencapai 249 miliar US dolar. Atau sekitar 2 dolar 5 Sen per minuman. “Ini biaya yang ditanggung dari efek buruk minuman keras ke perekonomian. Kalau dipresentasikan ke PDB AS jatuhnya 1,66 persen dari PDB,” papar Dradjad.

Pemborosan terbesar itu, kata Dradjad, disebabkan karena hilangnya produktivitas sebesar 72 persen, 11 persen karena biaya kesehatan, 10 persen untuk penegakkan hukum kejahatan yang disebabkan alkohol, 5 persen terkait kecelakaan kendaraan bermotor akibat alkohol.

“Angka-angka ini masih perkiraan rendah. Padahal para peneliti memperkirakan angkanya bisa lebih mahal lagi. Ini penelitian resmi yang dimuat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Pemerintah AS (CDC),” kata ekonom senior INDEF tersebut.

Selain studi itu, Dradjad juga menyebut adanya studi lain yang menunjukkan hal yang sama. Studi yang ditulis Montarat Thavorncharoensap, menyebutan 20 riset di 12 negara menyebutkan, beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45 persen hingga 5,44 persen dari PDB.

Jika angka ini diterapkan di Indonesia, Dradjad menerapkan angka yang dipakai di AS yaitu 1,66 persen. Dijelaskannya, PDB Indonesia pada 2020 adalah Rp.15.434,2 triliun jika dikalikan 1,66 persen maka hasilnya adalah Rp. 256 triliun.

“Jadi kalau kita asumsikan tidak setinggi 5,44 persen, tapi hanya 1,66 persen saja, sama seperti AS, hasilnya biaya ekonomi yang haris ditanggung Indonesia karena minuman keras mencapai Rp.256 triliun. Pertanyaan saya, apakah investas miras akan menghasilkan Rp.256 triliun?. Saya tidak yakin itu,” ungkapnya.

Dari angka-angka tersebut, papar Dradjad, biaya ekonomi yang diakibatkan Miras akan jauh lebih besar dari manfaatnya. Jadi karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, kata Dradjad, pembukaan investasi miras lebih baik dibatalkan.