Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Perpres 10/2021 yang membuka izin investasi minuman keras (miras). Meski begitu, harus ada yang tanggung jawab, jangan sampai terulang.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menyebut, Presiden Jokowi bisa jadi mendapat bisikan yang salah terkait munculnya Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid ini, mengatur soal investasi miras yang belakangan mendapat penolakan dari dua organisasi besar yakni Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Masik kata Dedi, pihak yang paling harus bertanggungjawab dalam hal ini bukanlah Jokowi sebagai kepala negara. Melainkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya adalah perpanjangan tangan Presiden Jokowi yang mengurusi persoalan investasi. "Kepala BKPM adalah yang paling bertanggungjawab, juga Menko Luhut perlu mendapat evaluasi presiden," kata Dedi, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/3/2021).

Menurut Dedi, selain karena telah membuat gaduh, pembantu Presiden Jokowi itu juga telah ikut andil menurunkan citra kepala negara karena dianggap tidak tegas atas kebijakan. "Semakin sering presiden membatalkan kebijakan, semakin buruk citra dan reputasi kepemimpinan Presiden," tuturnya.

Selain itu, pembatalan perpres investasi miras ini juga mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi seolah tidak memiliki visi kebijakan yang baik. Padahal sebelum mengambil keputusan sensitif, seharusnya lebih dulu Presiden mendengarkan aspirasi publik. "Bukan dengan menunggu reaksi penolakan," tandasnya.

Presiden Jokowi memutuskan mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di mana dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.