Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, insentif ini memang menyasar kelompok masyarakat menengah-atas.

Untuk yang berminat membeli mobil baru, ada pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Begitu pula calon konsumen rumah tapak dan rumah susun pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, insentif ini memang menyasar kelompok masyarakat menengah-atas. Meski sama-sama terkena dampak pandemi virus corona tetapi dukungan bagi kelompok ini tentu berbeda dengan masyarakat menengah-bawah.

Untuk kelompok masyarakat bawah, pemerintah hadir secara langsung dalam memberikan bantuan apakah itu dalam bentuk tunai, Kartu Sembako, dan sebagainya.

Sementara bagi kalangan menengah-atas, yang juga merasakan dampak pandemi, tentu pendekatannya berbeda.

"Konsumen menengah-atas yang konsumsinya turun bukan karena income tetapi karena tidak melakukan aktivitas konsumsi. Kelompok menengah-atas akan dilindungi melalui confidence sehingga mereka bisa melakukan aktivitas termasuk berkonsumsi," kata Sri Mulyani dikutip CNBCIndonesia.

Nah, insetif untuk orang kaya ini
menimbulkan pertanyaan. Apakah negara hadir bagi rakyat menengah-bawah, apalagi kelompok miskin?

Bagi kelompok masyarakat menengah-bawah, pemerintah menyediakan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi karyawan sehingga bisa menikmati gaji penuh tanpa potongan pajak yang kemudian menciptakan tambahan penghasilan. Per akhir 2020, sudah ada 131.889 perusahaan pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini.

Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengalokasikan dana Rp 150,21 triliun untuk perlindungan sosial. Di antara ada Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BLT, dan sebagainya.

Kalau mau hitung-hitungan, berapa sih yang diberikan pemerintah untuk 'mensubsidi' orang kaya yang mau beli mobil dan rumah? 

Sri Mulyani memperkirakan anggaran untuk insentif PPnBM mobil adalah Rp 2,9 triliun sementara PPN rumah Rp 5 triliun. Tidak ada apa-apanya ketimbang Rp 150,21 triliun untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan bantuan.