Lembaga antirasuah belum bisa mengungkap identitas pihak yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lembaga antirasuah belum bisa mengungkap identitas pihak yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini. 

"Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (2/3/2021). 

Alex membeberkan kasus ini diawali dari wajib pajak yang memberikan sejumlah uang, dengan tujuan supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. 

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," jelasnya. 

Dia hanya memberikan 'bocoran' bahwa nilai suap dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah. 

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," tutur Alex. Alex memaparkan tim penyidik lembaga antirasuah telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini. 

Dia juga menjelaskan bahwa penggeledahan dan penanganan kasus ini dilakukan lewat koordinasi dengan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Adapun dalam perkara ini, KPK akan menangani kasus suapnya, sementara Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh suap tersebut. 

"Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen," ujar Alex.  

Seperti dikutip Bisnis.com, praktik kongkalikong bukan kali ini terjadi. Pada tahun 2016 lalu, misalnya, penyidik lembaga antikorupsi menangkap tangan seorang pejabat di Ditjen Pajak bernama Handang Soekarno.

Kasus Handang sama dengan kasus yang ditangani KPK saat ini, modusnya sama jadi makelar pajak, memfasilitasi pengusaha supaya membayar pajak lebih sedikit dengan imbalan sejumlah rupiah.

Perkara Handang juga sempat menyeret nama-nama tenar, mulai dari adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) Arif Budi Sulistyo hingga Ken Dwijugiasteadi, mantan Dirjen Pajak.