Pencabutan lampiran ini dilakukan setelah menerima masukan dari ormas Islam dan para kepala daerah. 

Presiden Jokowi akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat kebijakan investasi industri minuman beralkohol atau miras. Pencabutan lampiran ini dilakukan setelah menerima masukan dari ormas Islam dan para kepala daerah. 

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," kata Jokowi, Selasa (2/3/2021).

Keputusan ini mendapat apresiasi dari banyak kalangan termasuk PBNU. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memutuskan untuk membatalkan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang izin investasi industri minuman beralkohol atau miras.

Said Aqil juga yakin, bahwa ketika Jokowi memberi persetujuan, ada masukan dari pihak lain. Said Aqil yakin ide persetujuan itu bukan dari Jokowi.

"Saya yakin bukan dari beliau sendiri ini saya yakin," ucap Kiai Said dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Selasa (2/3).

Akan tetapi Said tak melanjutkan pihak mana yang disebutnya turut berperan dalam terbitnya aturan ini.
Agar hal serupa tak terulang kembali, Said meminta agar pemerintah dapat mempertimbangkan matang-matang dampak baik dan buruk suatu aturan sebelum diterbitkan.

"Saya harapkan lain kali tidak seperti ini tidak terulang lagi seperti ini, jadi tidak kelihatan sekali sembrono sembarangan, tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, bersifat etika," kata Said.

Berikut tiga poin sikap PBNU menanggapi pembatalan Jokowi terhadap Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal.

1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas Respons yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

2. Kami mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasinya pada kemaslahatan bersama sekaligus berorientasi kepada pembangunan yang tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, pancasila nomor 1.

3. Meminta kepada seluruh umat Islam khususnya warga NU agar tetap menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional.

Diketahui, dalam lampiran perpres itu, ada beleid yang nantinya akan mengizinkan investasi miras dibuka di empat provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan juga Papua.

Secara keseluruhan, ada 46 bidang usaha yang masuk kategori terbuka dengan persyaratan khusus di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2010 ini. Tiga di antaranya yakni Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol: Anggur, dan Industri Minuman Mengandung Malt.

Masing-masing tertera di urutan nomor 31, 32, dan 33, lampiran Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021, atau tepat sebulan lalu. Ada pun persyaratan khusus dimaksud untuk industri minuman keras, yakni untuk investasi baru hanya dapat dilakukan di 4 provinsi dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Tidak Libatkan Wapres Maruf

Sebelumnya, polemik investasi miras membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin kaget. Ia mengaku tak dilibatkan dalam menyusun peraturan presiden nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat kebijakan investasi industri minuman beralkohol atau miras.

Bahkan Ma'ruf Amin mengaku kaget setelah banyak terjadi penolakan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi.

"Wapres tidak tahu. Tidak semuanya dilibatkan, makanya kaget Wapres ketika mendengar berita rame seperti itu," kata Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Ma'ruf Amin baru tahu ada perpres tersebut setelah banyak penolakan dari masyarakat, terutama dari ormas-ormas Islam sepertu NU dan Muhammadiyah.

Sebab, di publik beredar pertanyaan peran wakil presiden yang berlatar belakang ulama terkait perpres tersebut. Apalagi, banyak ormas yang langsung datang dan bertanya.

Karena itu, setelah terjadi banyak penolakan, kata Masduki, wapres langsung melakukan  koordinasi dalam tiga hari terakhir.  

"Makanya melakukan langkah-langkah koordinasi untuk bagaimana agar ini bisa segera dicabut, dan dalam tiga hari terakhir itu dilakukan," ujar Masduki.

Wapres juga sudah melakukan koordinasi dengan para menteri dan menyatakan bahaya dari miras. 

"Minggu itu dengan sejumlah menteri hadir, Wapres juga sudah berbicara mengenai bahaya dari izin miras itu, kemudian juga disampaikan ke para menteri supaya sampai kepada Presiden, dan akhirnya sampai," ujarnya.