Jika tetap digelar maka KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi manuver mantan kader Demokrat yang telah dipecat dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Bahkan, KLB tersebut diisukan akan digelar pada Maret 2021.

Menanggapi isu tersebut, Herzaky mengatakan, jika tetap digelar maka KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Hal itu lantaran penyelenggaraan KLB harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK PD) masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal."

"Inkonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) yang Bapak SBY selaku Ketua MTP, dan Ketum PD (Mas AHY) yang menjadi wakil ketua MTP."

"Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri?" kata Herzaky, dikutip Rabu (3/3/2021).

Selain itu, lanjut Herzaky, KLB yang digelar juga harus memenuhi persyaratan yang tertulis dalam AD/ART, seperti persetujuan dari sebagian anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Sementara, menurut Herzaky, seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat sepakat menolak KLB dan mengaku setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Lalu, ada pula syarat 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC, yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB."

"Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," jelas Herzaky dikutip Tribunnews.com.

Untuk itu, Herzaky meminta kepada para kader yang telah dipecat, tidak lagi mengumbar pernyataan bohong.

Terlebih, mengumbar isu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tertulis dalam AD/ART partai.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong."
"Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," paparnya.

Terakhir, ia pun menegaskan jika Partai Demokrat tetap solid dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Para pemilik suara dan kader di pusat maupun di daerah, di akar rumput, banyak yang bersuka cita para pelaku GPK PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan dipecat."

"Partai Demokrat alhamdulillah solid di bawah Ketua Umum AHY. Bahkan, di Jatim ada yang cukur gundul menyampaikan rasa syukurnya," pungkas Herzaky.

Klaim Gelar KLB Maret 2021

Sebelumnya diberitakan, Komitmen pendiri Partai Demokrat mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) sudah tidak bisa dibendung. Mereka berencana menggelar KLB dalam waktu dekat. Salah satu jago yang bakal dimunculkan sebagai ketum adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Hal itu diungkapkan satu di antara pendiri Demokrat, Ilal Ferhad, saat ditemui wartawan di Restoran Penang Bistro Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Bahkan, Ilal juga menyebut KLB akan digelar sekitar Maret 2021. "Awal Maret (2021)," ungkap Ilal.

Ilal mengklaim, KLB digelar awal Maret lantaran telah mendapatkan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Seandainya DPD dibelenggu AHY (ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), DPC masih punya hak konstitusional," ujarnya.

Dia menyebutkan, landasan menjadikan dukungan DPC sebagai modal KLB mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pertama Demokrat.
Ketentuan tersebut ada di pasal 81 Anggaran Dasar dan 83 Anggaran Rumah Tangga.

"Jadi kami (gunakan) pintu-pintu untuk masuk KLB itu berdasarkan AD/ART versi pertama," ucapnya.

Di tempat yang sama, pendiri Demokrat lainnya, Hencky Luntungan mengungkapkan, jadwal penyelenggaraan akan diumumkan menjelang digelarnya KLB.

"Nanti tiga hari sebelum KLB diumumkan," kata Hencky.
Alasan pendiri enggan menyampaikan jadwal pelaksanaan karena khawatir ada upaya-upaya yang dilakukan oleh DPP Demokrat.
Sehingga pelaksanaan KLB gagal dilakukan.

"Ibaratnya, kami sudah tanam pisang dan buahnya sudah matang, kami gak kasih tahu nanti diambil orang," pungkasnya.

Kasus Partai Berkarya

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sikap responsif Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengumumkan adanya upaya pengambilalihan paksa atau kudeta kepemimpinan partainya, sudah sangat tepat.

Sebab, ujar dia, upaya pembajakan partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis. 

"Jika kasusnya tak mencuat seperti saat ini, mungkin bulan ini Demokrat sudah diambil alih. Tapi karena kasusnya sudah mencuat ke publik, ini yang harus kita nanti perkembangannya," ujar Ujang.

Hal yang sama, kata Ujang, pernah terjadi pada Partai Berkarya yang diambil alih oleh kelompok Muchdi Pr. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi. Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru kaget dan bereaksi.

PTUN Kabulkan Tommy Soeharto 

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Tommy Soeharto terhadap Menteri Hukum dan HAM RI terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara dengan nomor 182/G/2020/PTUN.JKT tersebut diputus pada 16 Februari 2021.

Dualisme kepengurusan Partai Berkarya bermula ketika sejumlah kader menilai kepemimpinan Tommy Soeharto kala menjabat sebagai ketua umum tidak berjalan dengan baik.

Maka dari itu, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.

Meski sejumlah pengurus partai kemudian diberhentikan, Presidium Penyelamat Partai tetap menggelar Munaslub pada Juli 2020.

Dari Munaslub itu, Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal.

Hasil Munaslub kubu Muchdi pun diserahkan ke Kemenkumham dan disahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut. Hal itu membuat kubu Tommy tersingkir dan berujung pada gugatan ke PTUN Jakarta.