Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk padi. Agar pendapatan petani, atau nilai tukar petani (NTP) naik.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Agus Ruli Ardiansyah, Jakarta, Rabu (3/3/2021), mengatakan, kenaikan HPP padi diharapkan bisa mengantisipasi kerugian di tingkat petani yang mengalami gagal panen, akibat bencana alam dan cuaca ekstrem. “Untuk tanaman pangan, khususnya padi, pemerintah perlu menaikkan HPP. Hal ini mengingat HPP untuk tanaman padi masih jauh  dari harga jual petani di lapangan. Dengan HPP dinaikkan,  dapat mengantisipasi kerugian di tingkat petani,” katanya.

Berdasarkan data BPS, NTP mengalami penurunan pada Februari 2021. BPS menyebutkan NTP nasional pada Februari 2021 berada di angka 103,10 atau turun sebesar 0,15 persen dibandingkan NTP Januari 2021. Penurunan NTP Februari 2021 ini dipengaruhi turunnya dua NTP subsektor, yakni subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan, masing-masing sebesar 0,84 persen dan 0,33 persen dibandingkan NTP Januari 2021. Sementara itu untuk subsektor hortikultura, terjadi kenaikan sebesar 1,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut Agus, penurunan NTP di subsektor tanaman pangan terjadi karena musim panen raya yang terganggu hingga gagal panen dikarenakan faktor bencana alam dan cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia.

Kerugian akibat gagal panen berlanjut pada menurunnya kesejahteraan petani. Agus menekankan bahwa dua faktor tersebut menyebabkan NTP Tanaman Pangan berada di bawah standar yang menunjukkan menurunnya kesejahteraan tersebut.

Terkait bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, Agus Ruli mengingatkan hal ini bukan semata-mata akibat fenomena cuaca ekstrem. Faktor lainnya seperti kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan diduga menjadi penyebab utama bencana banjir.

“Fenomena cuaca ekstrem ini tidak terlepas dari krisis iklim yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kenyataannya, kondisi ini semakin diperparah oleh rancangan tata ruang dan wilayah yang amburadul, sampai dengan konversi ruang hijau untuk bisnis-bisnis ekstraktif maupun properti. Hal ini yang terjadi di Kalimantan Selatan di mana alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan berdampak pada lahan pertanian. Ini jelas buruk bagi kedaulatan pangan di Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta menilai, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan seputar harga beras untuk melindungi petani dan konsumen.

Saat ini, menurut dia, di Jakarta, Senin, pemerintah memberlakukan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 ini melarang pembelian beras dari petani di bawah harga yang ditetapkan.

HPP bertujuan untuk melindungi petani, terutama ketika pasokan melimpah saat masa panen. Harga yang ditetapkan telah disesuaikan secara berkala mengikuti peraturan yang ada. "Harga jual di tingkat konsumen tidak dinikmati oleh petani. Di saat yang bersamaan, konsumen juga rentan terhadap kenaikan harga beras yang bisa terjadi sewaktu-waktu," kata Felippa.

Selain HPP, kebijakan lainnya yakni harga eceran tertinggi (HET) untuk beras yang sudah digiling. Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017 ini bertujuan untuk menghindari kenaikan harga beras yang tidak diduga.

Peraturan tersebut kemudian direvisi dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017 untuk mengakomodir keragaman pasar beras di Indonesia dengan memasukkan berbagai tipe, kualitas, dan perbedaan harga beras antar wilayah.

Menurut Felippa, penetapan harga untuk GKP dan GKP tidak efektif karena harga pasar selalu lebih tinggi daripada harga yang diatur oleh pemerintah. Adanya kesenjangan harga ini pada akhirnya membuat petani lebih memilih untuk menjual beras kepada pembeli swasta yang mau membayar lebih mahal daripada ke Bulog, sesuai harga yang sudah ditetapkan. "Penetapan HET di tingkat penjual juga tidak efektif karena harga jual sudah lebih tinggi dari HET," tambah Felippa.

Dampak dari petani yang lebih memilih menjual berasnya kepada pembeli swasta antara lain adalah menurunnya serapan beras Bulog. Berdasarkan data Bulog 2020, jumlah serapan beras Bulog dari petani menurun dari 2,96 juta ton GKG pada 2016 menjadi 1,48 juta ton pada 2018. Hal ini karena Bulog tidak mampu bersaing dengan adanya keterbatasan anggaran.

Sementara itu, harga beras di pasar ritel Indonesia secara konsisten selalu di atas HET. Sementara HET beras medium ditetapkan sekitar Rp9.450-Rp10.250 per kilogram dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017, harga beras domestik rata-rata antara selama 2020 adalah Rp11.800 per kilogram menurut Pusat Informasi Harga Pasar Strategis Nasional (PIHPS).