Bagi-bagi jabatan dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI). Rabu (3/3).

Menanggapi hal tersebut, Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kultur politik di Indonesia masih memegang prinsip politik balas budi, siapa pun rezim yang berkuasa.

"Begitulah polanya. Mungkin-mungkin saja seperti itu (ada kecenderungan balas budi)," ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, bagi-bagi jabatan dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat. Hanya saja ia melihat bagi-bagi jabatan itu tampak terlihat jelas oleh publik.

"Namun bagi publik, terlalu terlihat bagi-bagi jabatannya. Kasihan ke kiyainya. Mudah-mudahan paham tentang perkeretaapian," ujarnya.

Seperti diketahui, selain menunjukan Said Aqil menjadi Komisaris Utama, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengangkat tiga direksi baru. Yaitu, Dadan Rusdiansyah sebagai Direktur Niaga, Heru Kuswanto sebagai Direktur Operasi, dan Eko Purwanto sebagai Direktur Pengelolaan Sarana.