Terkuaknya dugaan suap miliaran rupiah di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani geregetan sekaligus malu.

Tidak selamanya gaji besar dan fasilitas oke, membuat pejabat negara kuat melawan rayuan uang semir alias suap. Sehingga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium dugaan kuat praktik suap yang menyeret salah satu petinggi DJP. Gelagat kuatnya, praktik suap ini menyeret konsultan pajak dan wajib pajak perusahaan.

“Dalam kesempatan ini saya sebagai Menteri Keuangan meminta kepada seluruh wajib pajak (WP) juga kuasa wajib pajak, serta konsultan pajak agar ikut menjaga integritas Direktorat Jenderal Pajak dengan tidak menjanjikan atau berupaya memberikan imbalan, atau hadiah atau sogokan kepada pegawai,” kata Sri Mulyani, Rabu (3/3/2021).

Sri Mulyani menambahkan, efek domino dari perbuatan suap tidak hanya merusak kredibilitas institusi namun juga berpotensi menjalar hingga cakupan yang lebih besar. “Upaya (suap) yang dilakukan seperti itu merusak tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak atau individu tetapi juga merusak fondasi negara kita,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menginformasikan terdapat indikasi penyimpangan pajak pada awal 2020. Menindaklanjuti hal tersebut, jajaran terkait lantas bergerak cepat dengan mengoptimalkan fungsi unit kepatuhan internal. Selain itu, Kementerian Keuangan turut pula bersinergi dengan KPK dalam penanganan kasus suap ini.

“Kami sedang melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang diduga terkait dan apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak maka direktur jenderal pajak akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

“Saya juga meminta kepada seluruh wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila wajib pajak atau kuasa wajib pajak melihat adanya pelanggaran maka segera laporkan pelanggaran tersebut kepada kami,” katanya.

Adapun, nasib oknum pegawai Ditjen Pajak yang diduga menerima suap kini telah dibebastugaskan. "Agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK, yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN (aparatur sipil negara),” kata Sri Mulyani.

Adalah Direktur Ekstensifikasi DJP, Angin Priyatno, namanya menghilang dari laman resmi DJP tak lama setelah Sri Mulyani mengungkap dugaan suap pajak. Entah mengapa, profil salah satu petinggi DJP ini, raib begitu saja.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, upaya menghubungi Angin Prayitno melalui panggilan telpon untuk mengkonfirmasi langsung hal tersebut. Namun upaya tersebut gagal karena nomor handphonenya tak dapat dihubungi. Pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp juga tak berbalas.

Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, juga belum memberikan konfirmasi. Sementara Kasubdit Humas Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Ani Natalia mengatakan belum dapat berkomentar terkait hal tersebut.