Bulan maret bisa jadi menjadi bulan apes bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, lantaran kritik tajam datang bertubi-tubi. Mulai soal kasus suap hingga pembebasan pajak mobil baru.

Dugaan korupsi yang menyeret salah satu direktur di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), cukup mengejutkan publik. Saat ini, kasusnya sedang digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan, Mukhamad Misbakhun menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Ini momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan secara lebih menyeluruh dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementerian Keuangan. Tetap harus ada tanggung jawab seorang menteri keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini," kata Misbakhun, dikutip dari VIVA, Rabu (3/3/2021).        

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, persoalan dugaan korupsi atau suap ini tetap ada porsi tanggung jawab seorang menteri. Sebab risiko dari persoalan ini adalah pada organisasi yakni Kementerian Keuangan.

Sementara, ekonom senior DR Rizal Ramli mengkritik keras ajakan Sri Mulyani agar rakyat berbondong-bondong beli mobil di bulan Maret. Alasannya, pemerintah telah menanggung beban PPNBM yang selama ini dibebankan kepada pembeli mobil baru.

Ajakan Sri Mulyani ini sendiri didasarkan pada pembebasan PPnBM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 20/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
“SMI (Sri Mulyani) turun pangkat dari sales Bank Dunia menjadi sales mobil. Kebetulan ia mantan Komisaris Astra,” sindir Rizal.  

Sindiran dari Rizal Ramli yang pernah mengecap nikmatnya posisi Menko Menko Kemaritiman di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, bukan tanpa alasan. Menurutnya, kebijakan yang diambil Sri Mulyani, tak lebih dari pemanis sementara. Sebab, peningkatan penjualan mobil lewat skema ini hanya akan terjadi sementara waktu. Setelah “promo” selesai, maka penjualan mobil kembali lesu. “Ini (kebijakan tersebut) akan meningkatkan sementara penjualan mobil (a blip in sales

Baginya, solusi semacam ini sebatas ecek-ecek. Sebab, tidak signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang sedang menurun. “SMI hanya bisa beri solusi ecek-ecek, tapi tidak mampu beri solusi yang signifikan, yaitu naikkan daya beli rakyat dan lapangan kerja,” pungkasnya.

Mengingatkan saja, pasal 5 PMK 20/2021, PPnBM ditanggung oleh pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor sebesar 100 persen berlaku sejak Maret hingga Mei. Atas alasan itu, Sri Mulyani menyarankan masyarakat untuk membeli mobil sekarang. "100 persen PPnBM-nya tidak perlu dibayar. Itu berlaku sampai Mei. Jadi kalau mau beli mobil ya sebaiknya sekarang sampai Mei karena PPnBM-nya ditanggung pemerintah," ujar Sri Mulyani pada Senin (1/3/2021).