Pasal 77 KUHP menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia

Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek sebagai tersangka. Keenam anggota laskar FPI itu diduga melakukan kekerasan

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan “Sudah ditetapkan tersangka, kan itu juga tentu harus diuji makanya kami ada kirim ke Jaksa biar Jaksa teliti,” ujarnya.

Atas penetapan tersangka tersebut, Tim kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar mengatakan penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal tersebut sebagai tindakan zalim aparat kepolisian.

Aziz mengatakan “Zalim sezalim-zalimnya lah. Tapi ya jangan bodoh-bodoh banget gitu lho,” ujarnya, Kamis (4/3/21).

Penetapan status tersangka itu bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, aparat penegak hukum dinilai sudah bertindak sewenang-wenang mempermainkan hukum.

“Sewenang-wenang, sebab Pasal 77 KUHP menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia,” kata Aziz

Aziz menyebutkan, orang yang sudah meninggal tak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam ilmu hukum.

“Orang mati ditetapkan sebagai tersangka, kan luar biasa bodoh itu. Sama sekali tidak ada ilmu hukum,” ujarnya.