Ini tindakan yang berlebihan dan tidak berdasar hukum, karena KUHAP menentukan gugurnya hak menuntut adalah meninggalnya seseorang

Penetapan tersangka terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dinilai berlebihan dan tidak memiliki dasar.

Pakar Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, penetapan tersangka itu sendiri bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Ini tindakan yang berlebihan dan tidak berdasar hukum, karena KUHAP menentukan gugurnya hak menuntut adalah meninggalnya seseorang," ujarnya, Kamis 4 Maret 2021.

Menurutnya tidak ada alasan yuridis pihak kepolisian dalam menetapkan seseorang yang telah meninggal dunia sebagai tersangka. seharusnya kepolisian fokus untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM.

Pihak kepolisian harus memproses dan menetapkan tersangka atau pelaku terkait penembakan keenam laskar tersebut.

"Ini lucu malah seolah-olah melakukan pembelaan. Kepolisian itu alat negara yang digaji dari uang rakyat dan jangan menyakiti rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek sebagai tersangka. Keenam anggota laskar FPI itu diduga melakukan kekerasan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan “Sudah ditetapkan tersangka, kan itu juga tentu harus diuji makanya kami ada kirim ke Jaksa biar Jaksa teliti,” kata Andi.