Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjawab informasi yang disampaikan Presiden Jokowi soal adanya praktik perdagangan digital yang berpotensi membunuh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam negeri. 

Praktik #SellerAsingBunuhUMKM dan #ShopeeBunuhUMKM sampai di telinga Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjawab informasi yang disampaikan Presiden Jokowi soal adanya praktik perdagangan digital yang berpotensi membunuh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam negeri. 

Lutfi mengaku sudah menemukan indikasinya. "Indikasinya sudah ada, kita sedang pelajari, dan kita perhatikan apakah orang yang mau jualan atau membeli di pasar Indonesia harus mengikuti peraturan Indonesia," katanya dalam Konferensi Pers Pembukaan Rapat Kerja Kemendag 2021, Kamis (4/3/21).

Indikasi tersebut adalah munculnya pelanggaran perdagangan dengan cara predatory pricing yang membuat pasar rusak. Salah satu potensi besarnya ada di marketplace ternama.

"Memastikan nggak ada aktivitas yang hancurkan kompetisi dengan cara terlarang yaitu predatory pricing atau harga yang disiapkan untuk menghancurkan kompetisi, dan ketika kompetisi rusak, baru dinaikkan harganya sesuai dengan apa yang mesti didapatkan," sebut Lutfi.

Meski demikian, tetap harus ada penyelidikan yang tuntas sampai kasus ini benar-benar jelas. Kementerian Perdagangan harus menyelidiki agar jika memang ada, maka tidak banyak lagi korbannya yang berjatuhan.

"Untuk perdagangan digital saya ingin memberikan indikasi, meski stand to be corrected karena mesti ada investigasinya dan mesti kita selidiki lebih jauh. Dan kita Negara hukum dimana praduga tak bersalah adalah sesuatu yang sangat penting sampai terbukti," katanya.

Ketika hasil penyelidikan itu memberikan bukti pelanggaran yang konkrit, maka perlu ada sanksi tegas demi mencegah kejadian serupa terulang. Sehingga muncul ketertiban perdagangan atau memastikan tidak ada pedagang atau pembeli yang curang dalam masalah ini.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengendus adanya praktik perdagangan digital yang berpotensi membunuh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) domestik.

Pengakuan tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

"Baru minggu kemarin saya sudah sampaikan ke pak Menteri Perdagangan ini ada yang engak bener ini di perdagangan digital kita. Membunuh UMKM," tegas Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya untuk menindak praktek perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM. Jokowi meminta agar oknum-oknum yang dimaksud diperingatkan.

"Diperingkatkan karena kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan," katanya.

Kerugian Negara dan Pelaku Usaha Nasional Akibat Seller Asing

Praktisi Hukum Alexander Seno, SH.MH mengungkapkan, kerugian yang paling nyata akibat #SellerAsingBunuhUMKM dan #ShopeeBunuhUMKM itu dialami oleh pelaku usaha nasional pemegang hak distributor resmi produk, misalnya perawatan kulit hingga kosmetik brand asal Korea Selatan

''Produk tersebut di Indonesia secara resmi didistribusikan oleh sebuah perusahaan nasional secara legal setelah mendapat hak distribusi secara resmi dari brand langsung yang berkantor pusat di Korea Selatan. Untuk mendapatkan hak eksklusif atau lisensi untuk mengimpor dan mendistribusikan seluruh produk tersebut harus melalui banyak perizinan mulai dari izin di Kementerian Hukum dan HAM, BPOM hingga sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),'' kata Alex, sapaan akrab Alexander Seno, kepada Bizlaw.id, dikutip Kamis (4/3/2021),

Seller-seller asing, kata Alex, memangkas rangkaian prosedur dan perizinan untuk memasukan produk kosmetik tersebut ke Indonesia. Sehingga, pelaku usaha nasional pemegang hak distribusi menderita kerugian materiil dan imateriil. 

Pertama, kerugian materiil berupa kerugian riil dengan dasar perhitungan berdasarkan jumlah barang yang dimasukan ke Indonesia secara legal yang harusnya dijual oleh perusahaan distributor resmi melalui toko-toko konvensional maupun toko online yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut. 

''Bahwa perincian kerugian materiil yang dialami perusahaan nasional tersebut dapat dihitung berdasarkan jumlah penjualan produk-produk yang telah di edarkan melalui ecommerce yang ada di indonesia.  Sebagai contoh penjualan produk kosmetik, dari 1 orang pelaku usaha yang mengimpor dan  mengedarkan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, tanpa membayar pajak bea masuk dan lain-lain, dia bisa mengedarkan 1 jenis produk kosmetik hingga  ratusan ribu piece di salah satu ecommerce, yang mana seharusnya produk tersebut diimport dan di distribusikan oleh distributor resmi yang telah membayar pajak dan mengikuti segala aturan terkait terhadap import dan distribusi produk tersebut. Jika praktek seperti ini diteruskan tanpa ada pengawasan dan komitmen yang jelas dari pihak pemerintah dan ecommerce, lama kelamaan pelaku usaha yang sudah jujur dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku akan gulung tikar juga, akan tergerus dengan persaingan tidak sehat seperti itu, impact nya apa? Toko-toko resmi akan tutup, dan karyawan-karyawan yang jumlahnya bisa sampai ratusan orang yah akan hilang pekerjaannya. Karna sangat sulit harus bertahan di tengah gempuran produk asing yang ilegal, terutama soal harga'' jelasnya. 

''Seller asing dapat menjual produk yang tidak dilengkapi persyaratan BPOM, MUI dengan bebas menjual di ecommerce dengan harga jauh lebih murah, malah saat ini kita semua tahu di salah satu ecommerce itu sudah bisa cross border, bayangkan saja produk ini jelas ilegal masuk Indonesia lewat ecommerce dengan segala kemudahan yang diberikan oleh ecommerce tersebut. Ini yang harus dibenahi Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM, dengan menindak pihak-pihak yang membuka ruang bagi seller asing yang jelas-jelas maling,'' tambahnya.

Menyambung hal tersebut, Alex juga menjelaskan, “dalam hal ini negara pun amat sangat dirugikan, sebagai contoh dari 1 jenis produk kosmetik yang masuk ke indonesia akan dikenakan terif bea masuk dan pajak impor sekitar sebesar 17,5% per produk yang masuk yang dibayar oleh distributor resmi dan menjadi penerimaan negara dari sektor pajak, hanya dari 1 jenis produk." 

''Nah, ini baru dari 1 jenis produk kosmetik yang mana di satu ecommerce penjualan nya bisa sampai jutaan piece, bayangkan kalo penerimaan negara dari sektor pajak atas 1 piece produk kosmetik tersebut misalnya sebesar Rp. 15.000,- saja, maka untuk 1 juta piece produk kosmetik illegal yang sudah terjual tersebut negara dirugikan Rp. 15.000.000.000,-  dan ini baru dari 1 jenis, bayangkan ada berapa ratus jenis produk kosmetik yang beredar di ecommerce kita?, dan masing-masing produk bisa terjual jutaan piece di satu  ecommerce?,  berapa ratus miliar rupiah seharusnya penerimaan negara dari pajak yang mana menurut saya itu merupakan kerugian negara  akibat pembiaran seller asing mendistribusikan dan menjual barang ilegal tersebut,'' tegas Alex.

Bahwa kerugian immateril adalah jelas terhadap nama baik dari pelaku usaha nasional tersebut yang tidak dapat dinilai dengan nominal materi berupa uang. Bahwa nama baik tersebut tercoreng dengan adanya komplain konsumen kepada pihak penjual resmi. 

''Beberapa kasus yang terjadi konsumen meminta pertanggung jawaban distributor resmi atas keluhan dari produk kosmetik tertentu, yang mana ternyata setelah diselidiki produk kosmetik yang dibeli oleh konsumen tersebut bukan dari distributor resmi yang memang jelas mengetahui produk yang diedarkanya, Produk bermasalah itu dibeli langsung konsumen ke seller asing di ecommerce, yang mana jelas akan sulit apabila harus meminta pertanggung jawaban seller asing tersebut,'' pungkasnya.