Saat ekonomi sulit karena pandemi COVID-19, banyak debitur khususnya kelas UMKM, mengalami gagal bayar. Kondisi ini membuat perbankan pelat merah ketar-ketir, termasuk Bank BRI.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero/BRI) Tbk, Sunarso berharap dilakukannya review atas ketentuan hapus buku kredit dan tagih piutang alias write-off bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Diharapkan, aturnya memberikan keleluasaan kepada perseroan untuk bisa fokus dalam mengembangkan produk, serta ekspansi bisnis tanpa harus terhambat kredit bermasalah. Diakui Sunarso, sudah sejak lama, perbankan dihadapkan dengan maraknya UMKM penerima Skim kredit yang berujung kepada gagal bayar. Terutama debitur di bank pelat merah atawa BUMN.    

Bahkan, fenomena ini sudah tumbuh subur pada tahun 1980-an hingga masa orde baru. Padahal, perseroan itu mengganggu kualitas neraca perkreditan bank. "Mungkin kita tidak tahu gitu, bahwa ternyata kepada segmen UMKM ini dari tahun 80 an, pun dari jaman orde baru itu diberikan berbagai SKIM kredit mulai dari Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KPKP), Kredit Usaha Tani, dan seterusnya. Sebenarnya itu di dalamnya ada yang macet. dan yang macet itu karena yang memberikan bank milik negara," terang Sunaro, dikutip dari liputan6.com.

Akan tetapi, lanjut Sunaro, hingga saat ini, BRI masih belum berani mengambil kebijakan hapus tagih atau pun pemutihan bagi debitur yang telah lama mengalami gagal bayar, kendati sudah di-hapus buku. Menyusul piutang tersebut dianggap bagian dari aset negara. "Apabila kita hilangkan, maka sama dengan menghilangkan aset negara. Dan itu juga perlu di review, apakah masih terus diberlakukan?," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada regulator untuk segera dilakukannya penyesuaian atas ketentuan tersebut. Hal ini agar adanya kejelasan bagi perseroan dalam menentukan kebijakan dengan tepat terkait persoalan gagal bayar. "Sehingga tagihan kredit macet UMKM mestinya tidak disamakan dengan piutang negara," tandasnya.   

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menanggapi usulan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait permohonan UMKM beromzet di bawah Rp5 miliar per tahun, diberikan fasilitas penghapusan kredit macet dan akses mendapatkan kredit baru.

Kata Wimboh, otoritas menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada masing-masing bank. "Menurut kami, itu kebijakan individual. Silakan dilakukan. Kebijakan ini kita serahkan pada pemilik dan pengawas bank untuk mengambilnya," tutur Wimboh dalam webinar bertajuk Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, akhir Januari 2021.

Wimboh menilai, usulan penghapusan kredit macet itu, tidak bisa diberlakukan secara pukul rata kepada seluruh bank. Mengingat, setiap bank mempunyai masalah, kompleksitas dan strategi bisnis tersendiri. "Sehingga, kebijakan penghapusan kredit itu tidak bisa kita lakukan secara across the board. Masing-masing bank punya strategi bisnis apalagi kalau kita untuk bank BUMN ini saya rasa birokrasinya sangat complicated berkaitan penghapusan. Swasta ini lebih fleksibel dan punya strategi bisnis tanpa ada kendala," imbuh dia.

Wimboh menambahkan, kebijakan penghapusan kredit macet tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing bank dan UMKM selaku debitur. Sehingga kebijakan itu justru tidak menimbulkan masalah bagi kinerja perbankan di kemudian hari. "Kami harapkan kondisinya stabil. Jangan sampai akibat kebijakan itu ada bank yang mengalami masalah lebih rumit kedepannya," terangnya.