Michelle Bachelet menyerukan militer Myanmar untuk "menghentikan pembunuhan" demonstran.

Myanmar mengalami hari paling berdarah menyusul kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari lalu. Rabu (03/03/2021) waktu setempat, laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut sedikitnya 38 orang tewas dalam berbagai unjuk rasa di Myanmar. Pasukan keamanan terlihat menembaki kerumunan demonstran.

Dengan demikian, sedikitnya 54 orang telah tewas dan lebih dari 1.700 ditahan sejak kudeta Myanmar pecah pada 1 Februari lalu. 

Buntut peristiwa Rabu kemarin, Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet menyerukan militer Myanmar untuk "menghentikan pembunuhan" demonstran.

"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan pengunjuk rasa. Benar-benar mengerikan pasukan keamanan menembakkan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai di seluruh negeri," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/3/2021).

Bachelet menambahkan bahwa dia "juga terkejut dengan serangan yang didokumentasikan terhadap staf medis darurat dan ambulans yang berusaha memberikan perawatan kepada mereka yang terluka".

Kantor hak asasi PBB mengatakan telah memastikan informasi bahwa setidaknya 54 orang telah dibunuh oleh petugas polisi dan militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari.

"Akan tetapi, korban tewas yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi karena ini adalah angka yang dapat diverifikasi oleh kantor," tegasnya.

Pembunuhan telah meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Kantor HAM PBB telah memverifikasi 30 dari 38 kematian yang dilaporkan oleh entitas PBB lainnya pada Rabu (3/3), menyatakan pembunuhan oleh pasukan keamanan itu terjadi di Yangon, Mandalay, Sagaing, Magway dan Mon.

Satu orang lainnya didokumentasikan tewas pada hari Selasa (2/3) dan 18 orang pada hari Minggu (28/2), dengan lima orang sebelumnya.

Disebutkan kantor HAM PBB bahwa sulit untuk mendokumentasikan korban luka, tetapi "setidaknya, ratusan orang terluka selama aksi-aksi protes".

Dalam pernyataannya, kantor HAM PBB juga menyatakan, sejak kudeta, lebih dari 1.700 orang telah "ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang sehubungan dengan partisipasi mereka dalam aksi protes atau keterlibatan dalam kegiatan politik."

Setidaknya 700 orang ditahan pada hari Rabu (3/3) saja, dengan banyak dari mereka dilaporkan ditangkap ketika tentara dan polisi melakukan pencarian dari rumah ke rumah.

Mereka yang ditangkap termasuk anggota parlemen, aktivis politik dan hak, petugas pemilihan, guru, petugas kesehatan, jurnalis dan biksu.

"Saya mendesak semua yang memiliki informasi dan pengaruh ... untuk mendukung upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer atas pelanggaran HAM serius yang telah dilakukan sekarang dan di masa lalu," kata Bachelet.

"Ini adalah saat untuk membalikkan keadaan menuju keadilan dan mengakhiri cengkeraman militer atas demokrasi di Myanmar," tandasnya.