Penunjukan Said Aqil kental dengan politik balas budinya dari pemerintah.

Penunjukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI disebut sangat kental muatan politisnya. Bentuk balas budi pemerintah Jokowi. 

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menjelaskan, penunjukan Said Aqil kental dengan politik balas budinya dari pemerintah. Apalagi, Said Aqil sendiri kerap melakukan kritik pedas, terakhir memberikan kritik pemerintah soal investasi minuman keras yang tertuang dalam Perpres.

"Karena kita tahu juga pak kiai Said tidak jadi waktu itu menjadi Menko kan. Terus banyak mengkritik juga. Terakhir mengkritik juga soal investasi miras, ya artinya kan suka tidak suka mau tidak mau pemerintah memberikan mohon maaf dalam tanda petik jatah komisaris gitu kan," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/3/2021).

Ujang mengatakan, politik balas budi ini sudah menjadi budaya di perpolitikan tanah air. Ia menilai budaya tersebut akan selalu ada dari periode pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Kendati begitu, dengan diberikannya jatah kursi komisaris lantaran bermuatan politis, Ujang mengganggap hal tersebut tak menjadi sebuah masalah. Persoalannya profesionalitas Said dalam mengisi jabatan barunya tersebut.

"Dan memang persoalannya tadi ini kan terkait dengan profesionalisme dengan kemampuan dan lain sebagainya ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan publik," tuturnya.

Selain itu, kata Ujang, publik juga akan mempertanyakan penunjukan Said Aqil tersebut apakah dilatarbelakangi karena sering mengkritik pemerintah atau tidak.

"Nah tadi saya tidak menyalahkan karena tidak ada aturan. Sebab persoalannya publik masyarakat bertanya apakah orang-orang kritis seperti beliau apalagi ketua ormas besar tadi dalam tanda petik diiming-imingi sesuatu? Soal disogok saya nggak tahu. Tapi diberikan jabatan," tandasnya.

Kondisi KAI

Selain BUMN Karya, Menteri Erick Thohir menyebut PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga terdampak signifikan dengan jumlah penumpang yang hanya berkisar 15 persen dari kondisi penumpang normal.

Hal ini tentunya berakibat pada perusahaan, yang sejak awal memiliki utang yang cukup tinggi. Dengan demikian, perlu dilakukan restrukturisasi utang-utang KAI.

Kereta Api Indonesia mencatat kerugian per 30 September 2020 KAI mencatat jumlah kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2,51 triliun, dari untung Rp1,474 triliun di 30 September 2019.

Adapun jumlah pendapatan KAI anjlok menjadi Rp12,19 triliun di 30 September 2020 dari Rp17,8 triliun pada periode sebelumnya. Total kewajiban termasuk utang, menembus Rp30,11 triliun, dari posisi Desember 2019 sebesar Rp25,09 triliun.